Atasi Defisit BPJS Kesehatan, Menkes Terawan Susun Strategi Libatkan Unicorn
Nasional
Defisit BPJS Kesehatan

Menkes Terawan telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan yang selama ini tak kunjung selesai. Salah satunya adalah dengan melibatkan unicorn-unicorn yang ada di Indonesia.

WowKeren - Defisit BPJS Kesehatan telah menjadi masalah yang belum terpecahkan hingga saat ini. Untuk mengatasi hal itu, maka terjadi kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen yang mulai diselenggarakan per 1 Januari 2020.

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto pun mengaku telah menyusun strategi untuk mengatasi BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah dengan melibatkan unicorn di Indonesia.


Unicorn sendiri merupakan perusahaan rintisan dengan nilai kapitalitas lebih dari USD 1 miliar. Saat ini, Indonesia telah memiliki 5 unicorn terbesar yaitu GoJek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka dan Ovo.

Lebih lanjut, Terawan mengatakan jika pelibatan unicorn ini dilakukan untuk menghapus sekat dinding pelayanan dokter tanpa melibatkan anggaran BPJS Kesehatan. Bahkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah memiliki aplikasi konsiltasi medis gratis yang bernama Sehatpedia.

Rencananya, Terawan ini menghubungkan aplikasi yang memiliki 638 dokter untuk memberikan konsultasi gratis dengan unicorn. "Aplikasi itu milik Kemenkes, itu bisa saya sambungkan dengan para unicorn. Sehatpedia ini sudah terjadi dan tidak ada pemungutan biaya sama sekali," ujarnya di Gedung DPR, Rabu (6/11).

"Ada 638 dokter yang nyata-nyata mau memberikan informasi tanpa meminta bayaran," sambungnya. Selain itu, pihaknya juga telah memiliki empat cara lain untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

Yaitu membentuk tim kecil yang akan membahas upaya penanggulangan defisit JKN, melakukan gerakan moral untuk menangani masalah BPJS, mendorong keterlibatan filantropis dalam menangani masalah defisit JKN, serta berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menurunkan harga obat.

Sebelumnya telah diberitakan jika Terawan mengatakan jika pemerintah akan memberikan subsidi pada peserta kelas III terkait adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. "Pemerintah berusaha membantu rakyat. Kita akan berdayakan, ini pemerintah menggelontorkan untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan juga PPU (Pekerja Penerima Upah) juga terbantu," tutur Terawan dalam peresmian Rumah Sakit Umum (RSU) Sybbanul Wathon di Magelang pada Kamis (7/11).

"Ini baru dibahas mengenai membantu PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) supaya kelas III ini seolah-olah tidak terjadi kenaikan iuran. Itu baru mau kita selesaikan, belum berlaku. Masih 1 Januari 2020, sabar pasti akan yang terbaik," sambungnya.

You can share this post!

Related Posts
Loading...