Fenomena Desa Hantu Jadi Sorotan, Gubernur Sulawesi Tenggara Justru Tak Tahu
Nasional
Polemik Desa Siluman

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengaku bahwa dirinya belum pernah mendapat laporan terkait fenomena desa siluman yang ramai diperbincangkan hingga saat ini.

WowKeren - Kemunculan desa setan yang ada di Sulawesi Tenggara yang menghebohkan publik masih santer dibicarakan. Namun, siapa sangka gubernur tempat desa hantu tersebut berada justru tidak tahu menahu dengan kondisi ini.

Gubernur Sultra Ali Mazi mengaku bahwa dirinya belum pernah mendapat laporan terkait fenomena desa siluman yang ramai diperbincangkan. Hal tersebut dikemukakan Ali Mazi saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/11).


"Nah itu saya belum tahu karena saya belum diberikan laporan," kata Ali dilansir dari CNBC Indonesia, Jumat (8/11). "Saya juga belum tau karena saya belum diberikan laporan karena itu ranahnya hukum, kita serahkan aja sepenuhnya."

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah mengusut soal ditemukannya empat desa fiktif di Sulawesi Tenggara. Komisi Pemberantasan Korupsi pun juga ikut turun tangan menangani kasus ini. KPK mencatat ada setidaknya 34 desa bermasalah di Kabupaten Konawe, tiga di antaranya adalah desa fiktif.

Ali menyebutkan akan menyerahkan kasus ini pada pihak yang berwenang. Ia mengaku akan bersikap kooperatif jika aparat membutuhkan keterangan terkait hal itu.

"Kalau ada perintah, ya kita turun. Kalau ndak ada perintah kita ndak boleh cawe-cawe," lanjut Ali. "Jangan sampai kita salah kerjakan, kita pasrahkan kepada kepolisian, kejaksaan, kepada KPK yang sudah ikut campur."

Fenomena desa setan ini cukup menyita perhatian dari banyak pihak. Salah satunya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar mengusulkan agar dilakukan perbaikan data mengenai jumlah desa. Perbaikan tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri dengan dibantu gubernur, bupati/wali kota hingga camat di seluruh Indonesia.

"Harus dilakukan sekarang agar lima tahun pemerintahan Presiden Jokowi ke depan, pemanfaatan dana desa ini bisa clear dan sesuai target," jelas Ganjar. "Untuk penurunan kemiskinan, kemakmuran masyarakat, menjaga lingkungan, isu anak dan perempuan, serta target-target lainnya."

You can share this post!

Related Posts
Loading...