Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo ingin agar Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang mulai SD hingga perguruan tinggi.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 12 November 2019 - 09:19 WIB
WowKeren - Isu radikalisme masih menjadi PR bagi pemerintah. Maraknya isu radikalisme disebut-sebut muncul karena kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Untuk itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mendorong agar ajaran terkait Pancasila kembali diikutsertakan dalam kurikulum pendidikan. Bamsoet menilai bahwa dengan memasukkan kurikulum Pancasila di setiap tingkatan sekolah bisa mencegah radikalisme.
"Kami sedang mendorong pemerintah," kata Bamsoet di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/11). "Untuk memastikan kembali kurikulum masalah pelajaran Pancasila dalam setiap tingkatan sekolah."
Adapun tingkatan sekolah yang dimaksud tak hanya jenjang SD, SMP, dan SMA namun juga perguruan tinggi. Sebab, menanggulangi ancaman radikalisme dan toleransi memang bukan hal mudah mengingat ancaman tersebut nyata adanya di negeri ini. Bukan hanya pemerintah, menjaga toleransi adalah tugas yang memerlukan sinergi antara semua pihak.
Ancaman intoleransi tidak bisa dipandang sebelah mata karena jika dibiarkan terus-menerus maka bisa membahayakan persatuan dan kesatuan. Untuk itu, nilai-nilai Pancasila perlu ditanamkan dengan kuat untuk mempererat persatuan.
"Sehingga ke depan kita dalam berbangsa dan bernegara ini tidak main-main," lanjut Bamsoet. "Kita tidak ingin negara terpecah belah, perang saudara makanya kita harus sadarkan bahwa bersatu itu keren."
Selain itu untuk mempererat persatuan dan kesatuan maka toleransi antar umat beragama, suku, dan kelompok masyarakat juga harus diperkuat. Ia yakin bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tetap memandang Pancasila sebagai pilihan ideal untuk jadi ideologi resmi.
"Penyebaran paham radikalisme nyata dan ada," tegas mantan Ketua DPR RI tersebut. "Mayoritas masyarakat Indonesia sebenarnya tetap memandang Pancasila sebagai pilihan ideal ideologi resmi negara ini."
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa gejala radikalisme yang kerap terjadi sama sekali tidak mencerminkan toleransi bangsa, terutama umat beragama. "Gejala intoleransi dan radikalisme tak sepenuhnya mewakili potret besar toleransi umat beragama di Indonesia," imbuh Bamsoet.
Sebelumnya, Kementerian Agama juga telah menulis ulang ratusan buku-buku pelajaran agama di Indonesia. Perombakan tersebut dilakukan untuk mencegah paham radikalisme.
(wk/zodi)
