Masih ada lahan yang belum dibayar untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Pembayaran tersebut terpaksa ditunda karena APBD DKI Jakarta yang saat ini sedang mengalami defisit.
- Wahyu
- Selasa, 12 November 2019 - 10:07 WIB
WowKeren - Meski mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta saat ini tengah mengalami defisit. Hal tersebut tentunya berimbas ke banyak hal.
Salah satu imbas dari defisit APBD DKI Jakarta adalah ditundanya pembebasan lahan untuk normaslisasi Sungai Ciliwung. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini Yusuf.
Menurut Yusuf, masih ada sebanyak 118 bidang tanah di bantaran Kali Ciliwung yang belum terbayarkan akibat defisit pendapatan pemerintah tahun ini. Hal tersebut tentunya membuat proyek pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung tertunda.
"Ya itu yang Ciliwung, dibatalkan semua," kata Yusuf saat ditemui di Jakarta pada Senin (11/11). "Kalau pembebasan lahan belum dibayarkan, bagaimana mau kerja, susah."
Yusuf mengatakan jika pihaknya memiliki anggaran sebesar Rp 850 Miliar pada APBD 2019. Anggaran tersebut kemudian meningkat menjadi lebih dari Rp 1 Triliun dalam APBD Perubahan 2019 untuk ganti rugi pembebasan lahan di bantaran kali dan pembangunan waduk di Jakarta.
Akan tetapi, serapan anggaran baru mencapai Rp 350 Miliar. "Berarti kan masih ada sisa lagi, tapi kan di-stop sekarang," ujarnya yang dilansir Tempo pada Selasa (12/11).
Menurut Yusuf, defisit anggaran tersebut menyebabkan DPRD melakukan efisiensi dengan menghentikan dulu belanja pembebasan lahan. Padahal, dari jumlah sisa itu sudah disiapkan Rp 160 miliar untuk pembebasan 118 lahan.
Meski tertunda tahun ini, Yusuf memastikan bahwa DKI akan merealisasikan pembebasan 118 bidang tanah tersebut pada 2020 mendatang. Selain itu, Komisi D juga telah menyepakati usulan anggaran pembebasan lahan sekitar Rp 600 Miliar untuk normalisasi sungai dan waduk.
"Anggaran pembebasan lahan itu sudah siap sebesar Rp600 miliar," kata Yusuf. "Itu naik dari usulan awal Rp 425 miliar namun ditingkatkan karena dirasakan kurang untuk melakukan pembebasan itu tahun 2020 dan yang tertunggak pada 2019."
Di sisi lain, Yusuf memastikan jika tidak terealisasinya pembebasan lahan tersebut tidak akan mengganggu program pengendalian banjir di Jakarta. Ia mengklaim bahwa pihaknya sudah mengantisipasi banjir dengan pengerukan sungai dan waduk, menyiapkan ekskavator, membuat sumur resapan untuk menampung air hingga menyiagakan satuan tugas (satgas) pengendali banjir.
(wk/wahy)
