Presiden Joko Widodo tidak ingin kejadian sebelumnya terulang, dimana masih ada proses tender proyek menjelang akhir tahun karena berimbas pada kualitas infrastruktur yang dibangun.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 14 November 2019 - 15:50 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Dana Alokasi Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) tahun 2020 kepada kementerian/lembaga dan seluruh gubernur. Penyerahan tersebut dilakukan di Istana Negara hari ini, Kamis (14/11).
Dalam kesempatan itu, Jokowi meminta agar anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ia menyebut jumlah anggaran untuk kementerian ada Rp 909 triliun.
"Tadi sudah diserahkan DIPA dana transfer daerah dan dana desa kepada saudara-saudara semua," kata Jokowi. "Ada Rp 909 triliun untuk kementerian/lembaga dan Rp 556 triliun untuk transfer daerah."
Setelah anggaran tersebut dibagikan, Jokowi meminta agar para menteri maupun kepala negara segera melakukan belanja barang serta lelang proyek. Semakin cepat lelang proyek selesai, maka pengerjaan infrastruktur pun bisa lebih cepat dimulai. Ia bahkan meminta agar pengerjaan infrastruktur bisa diupayakan mulai sejak awal 2020.
"Segera setelah ini, (mulai) lelang," tegas Jokowi. "Pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu, sudah. Ini perintah."
Sebelumnya, Jokowi sempat menunjukkan kekesalannya ketika tahu bahwa proses e-tendering masih berlangsung bahkan hingga mendekati akhir tahun. Sebab, proses lelang yang lama membuat pengerjaan infrastruktur menjadi terburu-buru. Alhasil, hal itu pun berimbas pada kualitas bangunan.
"Belanja secepat-cepatnya," lanjut Jokowi. "Saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada Rp 31 triliun dalam proses e-tendering, ini konstruksi. Oleh sebab itu, mulailah sejak Januari tahun depan ini."
Sekali lagi ia menekankan, mantan Wali Kota Surakarta itu ingin agar para kepala daerah maupun menterinya memastikan bahwa anggaran negara bisa memberikan manfaat nyata pada rakyat. "Artinya menteri, kepala lembaga, kepala daerah pastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis. Tapi dapat barangnya, rakyat dapat manfaatnya. Itu yang terpenting," imbuh Jokowi.
(wk/zodi)
