Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengungkapkan bahwa peningkatan defisit anggaran disebabkan karena kesalahan dalam sistem pengelolaan keuangan.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 18 November 2019 - 11:33 WIB
WowKeren - Masalah defisit yang dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih menjadi sorotan. Seperti diketahui, hingga saat ini, BPJS masih memiliki utang sebesar Rp 28,5 triliun.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi diminta untuk mengganti direksi kepemimpinan. Sebab, bisa jadi peningkatan defisit anggaran BPJS Kesehatan setiap tahun disebabkan karena kesalahan strategi dalam pengelolaan keuangan. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad.
"(Direksi kepemimpinan) BPJS Kesehatan kan sudah lima tahun, selama itu ada plus minusnya," kata Tauhid di Jakarta, Minggu (17/11). "Akan lebih baik jika ada wajah-wajah baru di direksi yang bisa menawarkan strategi baru untuk mengurangi defisit."
Menurutnya, skema pengelolaan jaminan sosial yang ditawarkan BPJS Kesehatan dari awal pembentukannya sudah salah. Kesalahan tersebut yakni lebih rendahnya biaya awal iuran dibanding biaya ekonomi. Akibatnya, kondisi semacam itu membuat BPJS harus menanggung beban biaya yang lebih besar daripada pendapatan.
"Memang pada waktu awal didesain sistem BPJS Kesehatan itu kan biaya awal iuran lebih rendah dari pada biaya keekonomiannya. Itu sudah salah dari awal," jelas Tauhid. "Kalau kerangka pembiayaannya sudah didesain salah dan ini dipertahankan selama 4-5 tahun kan otomatis beban biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding pendapatan."
Oleh sebab itu, pimpinan BPJS Kesehatan harus memiliki inisiatif untuk mencari solusi guna mengatasi masalah tersebut. Sebab jika BPJS Kesehatan masih bertumpu pada sistem yang lama, maka kondisi defisit anggaran masih akan terus berlanjut. Meskipun saat ini pemerintah telah menaikkan anggaran untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, hal itu dianggap tidak akan memberikan hasil yang terlalu signifikan.
"Defisit anggaran masih akan terjadi satu sampai dua tahun ke depan meski mungkin berkurang," jelas Tauhid. "Jadi memang yang harus diubah itu adalah pengelolaan dan skema penghitungannya."
(wk/zodi)
