Eks Menhan Ryamizard Ryacudu sempat menyebut bahwa 3 persen TNI terpapar radikalisme. Kepala BNPT, Komjen Pol Suhardi Alius, lantas mengaku bahwa dirinya langsung ditelepon oleh Menko Polhukam saat itu, Wiranto.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 21 November 2019 - 14:43 WIB
WowKeren - Mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sempat menyebut bahwa ada sekitar 3 persen anggota TNI yang telah terpapar paham radikalisme. Hal tersebut disampaikan kala Ryamizard masih menjabat sebagai Menhan.
"Dan kurang lebih tiga persen, kurang lebih tiga persen, ada TNI yang terpengaruh radikalisme," tutur Ryamizard dalam acara halal bihalal Mabes TNI pada 19 Juni 2019. "Mumpung kita berkumpul, ada sesepuh (purnawirawan), bersama-sama bagaimana mengatasi Indonesia terhindar dari hal yang tidak diinginkan."
Namun, data yang telah disampaikan Ryamizard tersebut rupanya tidak akurat. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius.
Menurut Suhardi, BNPT tidak memiliki data terkait pernyataan Ryamizard tersebut. Suhardi lantas mempersilakan Komisi III DPR RI untuk mengecek kebenaran data tersebut ke Mabes TNI.
"Tidak akurat. Tidak (ada data)," ujar Suhardi dalam Rapat Kerja antara BNPT dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen pada hari ini (21/11). "Mungkin bapak bisa tanya sama Mabes TNI."
Suhardi lantas mengaku bahwa Menko Polhukam kala itu, Wiranto, langsung menghubunginya usai mendengar pernyataan Ryamizard. Suhardi pun menjelaskan pada Wiranto bahwa pihaknya tidak memiliki data terkait hal tersebut. Saat itu, Suhardi juga meminta agar Wiranto bertanya langsung ke Ryamizard.
"Begitu ada statement itu kami ditelepon Wiranto langsung, 'Suhardi dari mana data itu?'," ucap Suhardi menirukan Wiranto. "Kami juga tidak tahu pak, silakan bapak tanya Menhan (Ryamizard) karena kami juga tidak punya data itu."
Lebih lanjut, Suhardi mengaku bahwa pemerintah akan melakukan penelitian terhadap kabar yang disampaikan Ryamizard tersebut. "Saya dengar juga akan ada penelitian masalah tersebut," pungkas Suhardi.
Sebelumnya, BNPT telah menanggapi kasus ditangkapnya staf Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diduga terkait aksi teror. Menurut Suhardi, paham radikalisme tak hanya ditemukan di lingkungan BUMN, namun juga sampai ke lingkup kepolisian.
"Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok (terpapar radikalisme), Polwan," tutur Suhardi di Kemenkopolhukam pada Senin (18/11). "Saya (sudah) ngomong sama Polri."
(wk/Bert)
