Wacana yang menuai pro dan kontra ini pertama kali mencuat di kalangan masyarakat usai disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Namun Bamsoet menegaskan belum ada pembahasan formal terkait wacana itu.
- Elvariza Opita
- Jumat, 22 November 2019 - 17:09 WIB
WowKeren - Wacana amandemen UUD 1945 terus dimatangkan oleh MPR RI. Selain berniat menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), ternyata amandemen UUD 1945 juga dilakukan demi memberikan tambahan kesempatan menjabat bagi presiden.
Sebagai pengingat, berdasarkan aturan yang berlaku presiden boleh menjabat maksimal dua periode dengan masing-masing selama lima tahun. Sedangkan salah satu usulan dalam amandemen UUD 1945 adalah menambah kesempatan menjabat seorang presiden, yakni menjadi tiga periode.
"Kalau (wacana) ini kan hanya dapat dipilih satu kali masa jabatan lagi. Kemudian ada yang diusulkan menjadi tiga kali," kata Wakil Ketua MPR, Arsul Sani seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (22/11). "Ya itu kan baru sebuah wacana ya."
Tak ayal wacana itu pun membuat gaduh masyarakat. Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet pun buka suara menanggapi wacana tersebut. Dengan tegas Bamsoet menyatakan belum ada pembahasan resmi terkait wacana penambahan masa jabatan presiden itu, baik di tingkat pimpinan maupun partai.
"Sampai detik ini kita belum pernah membahasnya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11). "Jadi terkait dengan wacana jabatan presiden tiga kali, sampai detik ini kita belum pernah membahasnya, baik ditingkat pimpinan maupun di partai, Partai Golkar maksudnya. Itu tidak ada."
Namun demikian Bamsoet mengaku tak mempermasalahkan bila wacana penambahan masa jabatan presiden itu berkembang di masyarakat. MPR pun siap menampung seluruh aspirasi masyarakat yang ada.
Tetapi menurut Bamsoet, aturan yang berlaku saat ini sudah yang terbaik. Yakni jabatan presiden sebanyak dua periode dengan sistem pemilihan langsung.
"Jadi belum ada sama sekali," tutur Bamsoet, dilansir Detik News. "Dan saya pribadi menyampaikan dengan tegas bahwa apa yang ada saat ini jabatan presiden dua kali, dan kemudian melalui pemilihan langsung itu sudah pas dan tepat."
(wk/elva)
