Dari sepuluh partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin, hanya PBB dan Partai Hanura yang belum mendapat jatah kursi di kabinet pemerintahan baik untuk menteri maupun wakil menteri.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 26 November 2019 - 17:24 WIB
WowKeren - Saat Pemilihan Presiden (Pilpres) April 2019 lalu, pasangan calon (Paslon) 01 Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin didukung oleh sejumlah partai. Dua di antaranya yakni partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
Namun sayangnya, dua partai tersebut justru tak mendapat jatah perwakilan di kabinet Jokowi selama lima tahun ke depan. Namun, Jokowi diyakini akan mempertimbangkan untuk memasukkan perwakilan kedua partai tersebut masuk ke kabinet. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11).
"Tentunya Presiden memikirkan semua partai yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau (termasuk Hanura dan PBB)," kata Pramono. "Nah mengenai tempat dan sebagainya, Presiden yang akan memutuskan."
Selain Hanura dan PBB, ada 8 partai politik lainnya yang mendukung Jokowi-Ma'ruf. Ada PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PPP, PSI, Perindo, dan PKPI. Adapun susunan kabinet Jokowi yang terdiri dari menteri dan wakil menteri telah diisi oleh banyak orang dari berbagai parpol pendukung, bahkan parpol yang sebelumnya oposisi, Gerindra, telah mendapat dua jatah kursi menteri.
Namun, ia mengatakan bahwa Jokowi tentu memiliki pertimbangan sendiri terkait komposisi menteri dan wakil menteri. "Tentunya kalau kita lihat yang mendapatkan komposisi dan sebagainya, kenapa PDI dapat enam, kenapa Golkar dapat tiga dan seterusnya, ada hitungannya," ujar Pramono.
Terkait apakah kedua perwakilan parpol tersebut akan masuk ke dalam wakil menteri, Pramono enggan memberikan keterangan lebih lanjut. "Itu kewenangan Presiden," ujar Pramono singkat.
Selain mengangkat sejumlah wakil menteri, Jokowi diketahui juga telah membentuk staf khusus yang berjumlah 7 orang. Meski begitu, pengangkatan 7 staf khusus Jokowi ini juga tak lepas dari pro-kontra sebab hal itu dinilai justru bisa membuat birokrasi kian gemuk.
(wk/zodi)
