Presiden Joko Widodo siap mengganti peran eselon III dan IV dengan kecerdasan buatan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) minta dijelaskan soal grand design terlebih dahulu.
- Ruth Meliana
- Jumat, 29 November 2019 - 10:25 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulannya untuk mengganti Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon III dan IV dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Rencananya ini langsung mendapatkan pertanyaan dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Presiden Jokowi sendiri beralasan peran robot dapat membantu pemerintah untuk menyederhanakan birokrasi yang ada di Indonesia. Walau begitu, pihak Komisi II DPR meminta Jokowi untuk menjelaskan terlebih dahulu grand design dari rencana tersebut.
"Yang pertama tentu Pak Jokowi harus jelaskan grand design lebih dahulu. Sudah ada kok seperti apa sih kita harus melihat birokrasi kita ini," kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera saat dihubungi pada Kamis (28/11). "Reformasi birokrasi ini bermakna miskin struktur kaya fungsi."
Mardani menjelaskan jika reformasi birokrasi ini dilakukan bukan hanya dengan cara memangkas pejabat. Menurutnya, reformasi birokrasi itu dilakukan dengan lebih memperhatikan penataan ulang secara keseluruhan namun tidak mengurangi tanggung jawab.
"Nah di Indonesia ini paradigmanya semua diperbanyak jabatan struktural karena jabatan struktural itu privilege fasilitas semua banyak," jelas Mardani. "Jadi reformasi birokrasi bukan hanya urusan pemangkasan tapi penataan ulang keseluruhan, artificial intelligence digunakan tapi tidak bisa menggantikan tanggung jawab."
Mardani berpendapat jika keberadaan robot tidak akan bisa menggantukan peran dari pejabat eselon III dan IV sepenuhnya. Walau begitu, ia tidak mempermasalahkan jika pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan ini demi atasi pemangkasan birokrasi asalkan menjelaskan terlebih dahulu rencana dan desain dengan rinci.
"Boleh saja tapi dia tidak bisa menggantikan peran kepemimpinan harus tetap ada," kata Mardani. "Contoh kalau di kabupaten atau kota eselon III-IV dipangkas, sekda itu eselon II kalau di kota, kalau eselon III-IV dipangkas, ya sekda gimana ngurusin bawahannya?"
"Maka kalau dipahami grand designn-ya nanti kelihatan yang bisa dipangkas yang mana, yang tidak yang mana," sambungnya. "Karena memang pelayanan dan tanggung jawab publik yang nggak bisa. Contoh guru diganti, ya nggak bisa tapi kalau daftar di rumah sakit nggak perlu, cukup disediakan alat seperti ATM mau ke mana, kalau perlu bisa dari rumah."
Pendapat serupa diungkapkan oleh anggota Komisi II Komisi II F-PDIP Arif Wibowo. Menurut Arif, Jokowi seharusnya menjelaskan secara detail mengenai rencana menganti eselon III-IV dengan artificial intelligence itu. Lantaran belum ada konsep yang jelas, Komisi II hingga kini masih akan menunggu konsep tersebut dari Jokowi.
"Pemangkasan eselon III dan IV sudah dijelaskan olen Menpan-RB itu dilakukan secara bertahap untuk jenis-jenis jabatan tertentu barang kali mereka bisa diganti dengan artificial intelligence itu," tutur Arif. "Nah konsep itu road map tentang pemangkasan eselon III dan IV secara bertahap terhadap jenis jabatan apa saja di kementerian lembaga atau dan lembaga pemerintah atau non pemerintahan itukan sedang kita tunggu, kemudian kita akan cermati. Bahwa itu semangatnya reformasi birokrasi tentu kita setuju."
(wk/lian)
