BK DPRD Apresiasi Sikap Kritis William PSI Soal Anggaran DKI
Nasional

Politikus PSI William yang mengunggah kejanggalan RAPBD DKI Jakarta telah divonis bersalah. Meski begitu BK DPRD mengapresiasi sikap berani dan kritis William tersebut.

WowKeren - Keanehan soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta sempat menjadi sorotan. Bahkan polemik soal kejanggalan anggaran tersebut masih bergulir hingga kini.

Adalah William Aditya Sarana, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang pertama kali membongkar kejanggalan-kejanggalan tersebut. Akibat aksi beraninya tersebut, William akhirnya terbukti bersalah.

William divonis melakukan pelanggaran tata tertib DPRD. Dalam hal ini tatib yang dimaksud meliputi kewajiban bagi legislator untuk bersikap kritis namun harus disertai dengan sikap adil, profesional, dan proporsional.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, Achmad Nawawi. Meski begitu, Nawawi mengaku jika pihaknya mengapresiasi sikap kritis politikus PSI itu.


BK DPRD telah merampungkan pembahasan dan memberikan rekomendasi terkait kasus William yang mengunggah anggaran lem Aibon bernilai fantastis hingga anggaran untuk kebijakan-kebijakan lainnya. "Prosesnya selesai. Terus tinggal berkasnya saya kasihkan kepada pimpinan," ujar Nawawi, Jumat (29/11). "Jadi secara umum seluruh anggota BK itu mengapresiasi sifat kritis William. Karena anggota dewan itu mesti kritis."

Sementara itu, pihak PSI menyatakan keberatan dengan rekomendasi sanksi terhadap William jika diputuskan bersalah. Menurut mereka, pernyataan William mengenai anggaran KUA-PPAS 2020 bukan kebohongan.

"Saya sangat menyesalkan rekomendasi itu. Apa yang dilakukan William bukan kebohongan," ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian di Gedung DPRD DKI Jakarta. "Sudah diakui juga kan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)."

Justin menerangkan jika langkah tersebut memang seharusnya dilakukan mengingat diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Yang disampaikan William bukan materi informasi publik yang mestinya bersifat tertutup," paparnya. "Karena enggak ada regulasinya (yang mengatur itu). Sudah sepantasnya William dibebaskan dari segala bentuk tuduhan."

(wk/nidy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait