Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, mengaku bahwa pihaknya tetap mendorong adanya diskusi untuk membahas kemungkinan amandemen UUD 1945.
- Bertilia Puteri
- Senin, 02 Desember 2019 - 16:17 WIB
WowKeren - Wacana amandemen UUD 1945 belakangan ini tengah ramai diperbincangkan. Namun, Presiden Joko Widodo sendiri telah menyatakan bahwa dirinya tak setuju tentang adanya amandemen UUD 1945 tersebut.
Meski demikian, Partai NasDem tetap memberi dukungan terhadap wacana amandemen ini. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, Taufik Basari, mengaku bahwa pihaknya mendorong adanya diskusi untuk membahas kemungkinan amandemen UUD 1945. Ia menilai bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi UUD yang selama ini diterapkan.
"Dari fraksi NasDem MPR RI sendiri juga melihat setelah amandemen terakhir dilakukan dan norma-norma konstitusi dijalankan," ungkap Basari dilansir Kumparan pada Senin (2/12). "Maka sudah saatnya kita membuka diskusi sebagai evaluasi penerapan norma konstitusi selama ini dan mau dibawa kemana bangsa ini ke depan. MPR saat ini berpandangan pada periode ini adalah waktu terbaik bagi kita untuk membuka wacana tentang amandemen."
Basari sendiri belum dapat memastikan apakah amandemen tersebut tidak dilanjutkan oleh MPR. Pasalnya, hal tersebut akan tergantung dari hasil diskusi yang dilakukan.
"Apakah akan ada amandemen atau tidak itu bergantung dari bagaimana pandangan publik secara meluas," terang Basari. "Namun biarkanlah diskusi/wacana ini berjalan sebagai upaya kita untuk mengeluarkan pandangan-pandangan demi kepentingan bangsa."
Salah satu isu yang bergulir dari wacana amandemen ini adalah penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode serta Pilpres melalui MPR. Basari lantas mengungkapkan bahwa isu-isu tersebut bisa saja tidak ditindaklanjuti apabila memang mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
"Jika ada kekhawatiran mengenai soal masa jabatan dan pemilihan melalui MPR akan menjadi bahan amandemen sementara banyak pihak yang tidak setuju," pungkas Basari. "Tentu hal tersebut tidak perlu menjadi bagian dari diskusi ke depan."
Sebelumnya, Jokowi telah menyatakan bahwa amandemen UUD 1945 tidak perlu dilakukan. Pasalnya, ia khawatir amandemen tersebut justru akan meluas dan mengubah sejumlah poin lain dalam UUD 1945.
"Apakah bisa yang namanya amandemen berikutnya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar ke mana-mana," tutur Jokowi. "Sekarang kenyataannya seperti itu kan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen."
(wk/Bert)
