KPAI merespon wacana penghapusan UN yang tengah dikaji oleh Kemendikbud. Mereka meminta agar Kemendikbud mematuhi putusan MA soal kebijakan UN yang dikeluarkan tahun 2005 lalu.
- Nidya Putri
- Selasa, 03 Desember 2019 - 13:46 WIB
WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengaku jika pihaknya tengah mengkaji penghapusan ujian nasional. Wacana tersebut rupanya mendapatkan respon positif dari sejumlah kalangan.
Merespon hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menilai jika pemerintah memang sudah seharusnya menghapus UN sejak lama. Diketahui jika ada satu putusan Mahkamah Agung yang sejak 2009 tidak dijalankan oleh pemerintah.
Putusan MA tersebut berawal dari penolakan UN pada 2006 di mana saat itu UN dijadikan sebagai satu-satunya penentu kelulusan. Ketentuan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
PP ini kemudian digugat oleh warga negara melalui citizen law suit dan menang hingga tingkatan Mahkamah Agung. Namun, kasasi yang diajukan pemerintah ditolak Mahkamah Agung pada 14 September 2009.
Hakim MA memerintahkan kepada pemerintah untuk memulihkan psikologis anak-anak yang tidak lulus karena kebijakan UN saat itu. "Seharusnya pemerintah saat itu memoratorium atau menghentikan sementara kebijakan UN sampai ketiga perintah MA dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan daerah," terang Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti lewat keterangan tertulisnya, Selasa (3/12).
"Namun, sampai hari ini ketiganya belum sepenuhnya dipenuhi negara," sambungnya. "Kebijakan UN terus dilanjutkan, hanya saja tidak lagi menjadi 100 persen penentu kelulusan."
Karena itu, KPAI lebih menyarankan agar Kemendikbud menghormati keputusan MA terkait kebijakan UN. "Moratorium UN lebih tepat dibandingkan menghapus UN. Apalagi Menteri Nadiem juga menyatakan penghapusan UN masih harus dikaji lagi," jelasnya.
Sebelumnya telah diberitakan jika Kemendikbud masih mengkaji wacana penghapusan UN tersebut. Meski begitu, Mendikbud Nadiem menegaskan jika UN tahun 2020 akan tetap berjalan sesuai dengan rencana.
(wk/nidy)
