Beberapa waktu belakangan pamor Golkar di panggung politik Tanah Air memang mengalami kemunduran. Jusuf Kalla pun menuding eks Ketum Golkar Setya Novanto sebagai penyebab hal tersebut.
- Elvariza Opita
- Rabu, 04 Desember 2019 - 15:32 WIB
WowKeren - Partai Golongan Karya tengah melakukan musyawarah nasional demi menentukan kepengurusan lima tahun ke depan. Berbagai evaluasi pun disampaikan, termasuk soal kemunduran pamor partai tersebut beberapa waktu belakangan.
Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009, Jusuf Kalla pun memiliki pandangan tersendiri atas kondisi ini. Mantan Wakil Presiden RI ini terang-terangan menuding sesosok figur yang dinilainya bertanggung jawab terhadap merosotnya imej partai.
Sosok itu tak lain Setya Novanto, mantan Ketum Golkar sekaligus Ketua DPR RI yang kini mendekam di balik jeruji besi. Setnov, demikian biasa ia disapa, menjadi narapidana dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2013. JK menilai turunnya suara partai adalah akibat dari perbuatan korupsi Setnov itu.
"Ternyata dia biangnya," ujar JK di Jakarta, Selasa (3/12). "Semua pada tahu itu dibanding sekarang, akhirnya nama partai kena sekarang akibat Novanto."
JK menilai Setnov sebagai sosok yang kerap menghalalkan segala cara dalam bermanuver politik. Ia lantas bercerita bagaimana Setnov merayunya untuk dapat menduduki kursi Wakil Sekretaris Fraksi.
Hal ini terjadi ketika JK masih menjabat sebagai Ketum Golkar. Kala itu JK mengaku tegas menolak permintaan Setnov. Ketegasan itulah, ungkap JK, yang akhirnya berhasil menyelamatkan partai berlambang pohon beringin tersebut dari keterpurukan.
"Saya bilang tidak bisa urus apapun di partai, enggak boleh campur tangan di partai," jelas JK, dilansir dari Republika. "Sudah, semua orang dilobi, (tapi) sama sekali Novanto tidak bisa urus apapun."
JK pun kembali mengingatkan agar parpol tak menyalahgunakan dana negara untuk kepentingan partai. Hal ini JK nilai berdampak terhadap loyalitas pemilih kepada Golkar.
Selain itu, JK juga meminta agar Golkar tegas terhadap kadernya yang ketahuan menyalahgunakan dana negara. Pencopotan kader yang ketahuan demikian bisa memberikan efek jera dan berdampak pada kader lain agar tidak melakukan perbuatan serupa.
"Siapa yang terindikasi (menyalahgunakan dana negara) ya keluarin," pungkas JK. "Akhirnya yang lain tidak berani. Itu saja caranya."
(wk/elva)
