Anggota Komisi VI Partai Gerindra Andre Rosiade menilai bahwa pemerintah tidak akan mampu memberikan dana talangan ke nasabah yang sudah dikecewakan karena polis yang tak kunjung dibayarkan.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 05 Desember 2019 - 09:18 WIB
WowKeren - Anggota Komisi VI Partai Gerindra Andre Rosiade meminta agar Asuransi Jiwasraya dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dipanggil ke rapat ke DPR. Ia ingin agar keduanya bisa memberikan kepastian terkait penanganan tunggakan pembayaran polis asuransi.
Akibat tunggakan polis asuransi yang tak kunjung dibayarkan oleh perusahaan berplat merah tersebut membuat banyak nasabah kecewa. Pasalnya, tunggakan tersebut sudah setahun lebih belum dibayarkan. Oleh sebab itu, Andre ingin agar pemerintah segera memberi kepastian pada para nasabah yang telah dikecewakan.
"Kita ada waktu sampai 17 Desember, kita gunakan saja wewenang kita untuk panggil Menteri BUMN dan Jiwasraya," kata Andre di Jakarta, Rabu (4/12). "Kita minta dia berikan langsung time table tangani Jiwasraya, agar ini dapat kepastian dari pemerintah, udah setahun lebih nih."
Lebih lanjut, Andre meminta agar para nasabah tidak terlalu berharap dengan dana talangan dari pemerintah atau bail out. Pasalnya, pemerintah dianggap tidak memiliki cukup uang untuk menutup dana talangan tersebut. Lebih jauh, Andre pun turut menyeret nama Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menurutnya justru hanya membuat utang negara bertambah banyak.
"Saya rasa kalau bail out nggak akan ada," tegas Andre. "Pemerintah RI nggak punya uang. Kalau bapak ibu puji-puji Sri Mulyani itu kerjanya cuma ngutang aja, nggak usah mimpi di bail out."
Politikus Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa apa yang ia katakan adalah kenyataan. Ia tidak ingin memberikan janji manis ke para nasabah yang sudah telanjur kecewa. "Saya kasih gambaran yang beneran saja, nggak mau saya kasih angin-angin surga semata," ucap Andre.
Sebelumnya, Erick menegaskan bahwa pemerintah tidak akan begitu saja menyuntikkan dana untuk menangani masalah Jiwasraya. Sebab menurutnya, perlu dilakukan kajian secara menyeluruh untuk mengetahui akar persoalan yang dialami perusahaan asuransi tersebut. Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menuturkan bahwa BUMN akan mengusahakan dana tersebut dari sumber lain.
(wk/zodi)
