Jokowi yakin bahwa dengan cara yang baru ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak akan lagi telat dalam membayar tagihan ke rumah sakit.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 06 Desember 2019 - 14:25 WIB
WowKeren - Masalah defisit yang dialami BPJS Kesehatan masih belum usai. Meski demikian, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebut bahwa Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah menemukan cara untuk membenahi masalah tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di RSUD Kota Cilegon, Banten, Jumat (6/12). "Menkes sudah menyampaikan di ratas kemarin, tahun depan jurusnya sudah ketemu (dalam mengatasi defisit BPJS Kesehatan)," kata Jokowi.
Jokowi yakin bahwa dengan cara yang baru ini, BPJS Kesehatan tidak akan lagi telat dalam membayar tagihan ke rumah sakit. Meski demikian, Jokowi enggan merinci lebih lanjut solusi tersebut. "Nanti tanyakan ke Menkes," imbuh mantan Wali Kota Surakarta itu.
Adapun tujuan Jokowi melakukan sidak ke RSUD Cilegon adalah untuk mengetahui penggunaan BPJS Kesehatan yang mendapat subsidi dari pemerintah. Peserta ini masuk ke dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dari sidaknya itu, Jokowi mengetahui bahwa 80 persen pasien adalah peserta PBI sedangkan sisanya adalah peserta mandiri.
Jumlah tersebut tidak berbeda jauh dengan peserta yang ada di RSUD Bandar Lampung dan Subang. "Saya kira, kami kemarin (sidak) di Lampung, di Subang, di sini angka-angkanya hampir sama," ujarnya.
Jokowi menyebut bahwa setiap rumah sakit memberikan layanan yang berbeda-beda kepada para pasiennya. Ia juga meminta agar baik pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, maupun kota memperbaiki fasilitas masing-masing. "Karena rumah sakitnya untuk kepemilikan hampir semua dimiliki provinsi, kabupaten, dan kota," lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Sebelumnya, Jokowi sempat mengungkap bahwa masalah yang dialami oleh BPJS Kesehatan bukan ada pada pasien maupun pihak rumah sakit, melainkan manajemen internal perusahaan itu sendiri.
Ia meminta agar BPJS bisa menyelesaikan persoalan defisit yang tak kunjung usai hingga kini. "Kalau BPJS yang harus diselesaikan kan di BPJS-nya, bukan rumah sakit, bukan pemegang kartunya. Di institusi bagaimana agar defisit bisa dikendalikan," ujar Jokowi.
(wk/zodi)
