Geger DKI Habiskan Rp128,9 M Untuk Komputer, Anies Baswedan Buka Suara
Nasional
Heboh Anggaran DKI Jakarta

RAPBD DKI Jakarta 2020 mencatat pengadaan seperangkat komputer oleh BPRD yang menelan biaya Rp128,9 miliar. Nominal yang fantastis itu belakangan menjadi perdebatan alot di DPRD DKI.

WowKeren - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat untuk menggelontorkan dana hingga Rp128,9 miliar demi mengadakan seperangkat komputer. Adalah Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) yang mengusulkan pengadaan perangkat elektronik tersebut.

Nominal yang fantastis ini membuat Partai Solidaritas Indonesia "berkicau". Anggota Komisi C DPRD DKI Fraksi PSI, Anthony Winza Prabowo, mengkritik keras pengadaan komputer tersebut.


Namun belakangan pengungkapan kejanggalan anggaran ini menjadi polemik. Pasalnya Anthony mengaku "disikat" langsung oleh rekan sesama anggota Komisi C.

Tak hanya itu, bahkan pimpinan dan anggota Komisi C justru menggelar konferensi pers demi mengklarifikasi pemberitaan yang ada. Hanya saja sosok Anthony tak terlihat pada kesempatan itu, seolah menegaskan bahwa DPRD kini terbagi dalam dua kubu.

Menanggapi rencana pengadaan komputer bernilai ratusan miliar rupiah yang kini menjadi sumber kehebohan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun angkat bicara. Ia menyatakan rancangan anggaran itu masih dalam pembahasan di tingkat dewan. Oleh karena itu, Anies sebagai pihak eksekutif pun mengaku menghormati seluruh proses yang berlaku.

"Semuanya sekarang dalam pembahasan," ujar Anies ketika ditemui awak media di Jakarta International Velodrome, Jalan Balap Sepeda Nomor 35, Pulo Gadung, Jakarta, Sabtu (7/12). "Biar dibahas antar DPRD. Kan itu perdebatan antar dewan."

Sebelumnya, Komisi C DPRD DKI Jakarta pun telah memberikan klarifikasi soal pengadaan komputer tersebut. Menurutnya, anggaran fantastis yang dibutuhkan itu bukan untuk membeli satu unit komputer seperti yang ramai diberitakan. Anggaran itu digunakan pula untuk membeli server dan beberapa perangkat lunak lainnya.

Selain itu, komputer yang akan dibeli bukanlah perangkat biasa. Komputer itu bahkan berukuran lebih besar dari perangkat pada umumnya dan dibekali dengan mesin paling baru. Oleh karena itu, DPRD pun menilai pembelian komputer yang sampai makan biaya besar tergolong efisien untuk penggunaan beberapa tahun ke depan.

"Kalau kita bandingkan angkanya, taruhlah Rp129 miliar, dibandingkan dengan pajak sekarang saja yang Rp52 triliun, itu cuma 0,2 persen," ujar anggota Komisi C DPRD DKI, Bambang Kusumanto, Jumat (6/12). "Ini untuk lima tahun ke depan."

You can share this post!

Related Posts