Menkumham Yasonna Soal Hukuman Mati Koruptor: Ini Masih Wacana
Nasional

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebutkan jika penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi masih dalam tahap wacana.

WowKeren - Presiden Joko Widodo baru-baru ini membuka peluang jika Pemerintah Indonesia bisa saja mengajukan revisi undang-undang mengenai hukuman mati bagi para koruptor. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly pun angkat berbicara mengenai pernyataan Presiden Jokowi tersebut.

Yasonna menyatakan jika penerapan hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana korupsi masih dalam tahap wacana. Oleh sebab itu, ia mengaku masih melihat perkembangan lebih lanjut terkait penerapan hukuman mati bagi para koruptor.


"Kami lihat saja dulu perkembangannya," kata Yasonna Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12). "Kan ini masih wacana."

Yasonna masih menunggu keputusan dari Presiden Jokowi terlebih dahulu mengenai hukuman mati ini. Menurutnya, saat ini Jokowi masih ingin membahas terlebih dahulu apakah hukuman mati bagi para koruptor dikehendaki masyarakat atau tidak.

Nantinya jika masyarakat mengkehendaki tentang hukuman mati ini maka akan mulai dilakukan revisi undang-undang. Namun sejauh ini, Yasonna menegaskan jika pemerintah sama sekali belum merencanakan untuk melakukan revisi UU Tipikor.

"Belum, belum, kan belum ada revisi," tegas Yasonna. "Nanti kalau ada guliran itu kita pertimbangkan."

Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini menjelaskan jika sebenarnya ancaman hukuman mati bagi para koruptor sudah ada dalam UU Tipikor. Namun ancaman hukuman mati untuk tindak pidana korupsi tersebut hanya dilakukan dalam keadaan tertentu.

Yasonna mencontohkan ancaman hukuman mati bagi koruptor terjadi jika melakukan korupsi dari dana bencana alam. Ia lantas berkaca pada kasus korupsi di Lombok beberapa waktu lalu yang menghabiskan hingga sepertiga dana bencana alam. Hal ini lantas bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan ancaman hukuman mati.

"Yang jelas ada, tapi belum pernah dipakai juga. Ada juga kemarin di Lombok, kan itu besarannya. Itu semua dalam pertimbangan," terang Yasonna. "Kalau memang (korupsi) bencana alam, tapi dia korupsi Rp10jt. Kan ada variabel-variabel yang harus dipertimbangkan. Kalau misalnya ada dana bencana alam Rp100 miliar, dia telan Rp25 miliar. Itu sepertiga dihabisi sama dia, ya itu lain cerita."

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi kemungkinan bisa diterapkan jika itu merupakan kehendak masyarakat. Ia menyebut hukuman mati bagi koruptor dapat diakomodasi lewat revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

You can share this post!

Related Posts