Banyak Pegawai Honorer Keluhkan Tak Kunjung Diangkat PNS, Ternyata Ini Alasannya
Nasional

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo buka suara mengenai masih banyaknya tenaga honorer yang belum diangkat menjadi PNS.

WowKeren - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkap alasan masih banyaknya pekerja honorer yang belum diangkat menjadi Aparatur Sipil negara (ASN) hingga sekarang. Dikatakannya, usulan pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS bermula dari Pemerintah Daerah (Pemda).

Namun, yang menjadi permasalahan adalah ketika Pemda ini tidak mau menanggung pembiayaan gaji honorer tersebut setelah diangkat menjadi PNS. Pemda meminta pemerintah pusat yang menanggung gaji PNS setelah diangkat dari honorer. Sehingga hal inilah yang menjadi sandungan mengapa para pekerja honorer tak kunjung diangkat menjadi PNS.


"Yang mengusulkan tenaga honorer itu daerah, tapi kan pada masa sekarang ini daerah tidak mau bayar," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12). "Problemnya daerah nggak mau, mintanya pusat yang bayar. Pusat kan yang punya uang bukan kami, kami hanya mengatur proses ujiannya, NIK-nya, dan sebagainya."

Tjahjo menjelaskan bahwa selama ini Pemda memang menjaring banyak tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS. Namun ketika mereka lulus menjadi PNS, pihak Pemda enggan menanggung gaji mereka. Sementara itu, Kementerian PAN-RB sendiri tidak berwenang memutuskan pengangkatan.

"Ada Pemda yang dulu dia mengangkat banyak tenaga honorer, pada saat sebagian lulus tes dia nggak mau bayar," jelas Tjahjo. "Apalagi undang-undang yang sekarang menyangkut guru, yang dulu dibebankan ke kabupaten/kota, sekarang menjadi tanggung jawab provinsi."

Sebelumnya, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Supriano menyebutkan bahwa jumlah guru honorer yang masuk data pokok pendidikan harus diverifikasi dan validasi (verval) lagi. Diketahui, jumlah guru honorer di Indonesia tembus 735.825 orang pada 2017 lalu. Namun, setelah verval terdapat 32 ribu tidak ada orangnya.

Namun sekitar satu tahun setelahnya, jumlah tersebut justru bertambah lagi lebih banyak dari sebelumnya. "Kami sudah keluarkan 32 ribu itu dari dapodik. Namun, 14 bulan kemudian, jumlah guru di dapodik bertambah 41 ribu. Jadi kami keluarkan 32 ribu orang, eh malah masuk 41 ribu," kata Supriano dilansir JPNN, Selasa (10/12).

Oleh sebab itu, ia meminta agar kepala sekolah lebih tertib dalam merekrut tenaga honorer. "Kalau tidak dikunci datanya, bagaimana bisa selesai masalah guru honorer ini?" tegas Supriano.

You can share this post!

Related Posts