Menteri BUMN Erick Thohir diketahui telah membabat 5 petinggi Garuda Indonesia yang terlibat dalam kasus penyelundupan motor Harley dan sepeda Brompton, termasuk Dirut Ari Askhara.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 11 Desember 2019 - 10:59 WIB
WowKeren - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk diketahui kini tengah diguncang skandal. Kasus penyelundupan komponen motor Harley Davidson dan sepeda Brompton lewat pesawat Airbus milik Garuda membuat Menteri BUMN Erick Thohir terpaksa mengambil tindakan tegas.
Erick diketahui telah "membabat" para petinggi Garuda yang diketahui terlibat dalam kasus penyelundupan tersebut. Termasuk Direktur Utama I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara, dan juga 4 Direksi lainnya.
Keempat direksi tersebut adalah Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, serta Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal. Lalu ada Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan juga Direktur Human Capital Heri Akhyar.
Para pengurus baru Garuda Indonesia pengganti 5 orang tersebut akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat ini baru akan digelar pada 22 Januari 2019.
"RUPS Garuda tanggal 22 Januari," terang Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Publik, Arya Sinulingga, dilansir detikcom pada Rabu (11/12). Oleh sebab itu, para petinggi Garuda Indonesia definitif baru akan diumumkan pada tahun depan.
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan telah menunjuk Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Fuad Rizal sebagai Pelaksana tugas (Plt) Dirut Garuda Indonesia. Fuad pun telah menunjuk 4 orang pelaksana tugas harian (Plh) yang akan membantunya.
Mereka adalah pejabat Direktur Operasi Tumpal Manumpak dan pejabat Direktur Teknik dan Layanan Mukhtaris. Lalu ada pula pejabat Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Joseph Dajoe K. Tendean serta pejabat Direktur Human Capital Aryaperwira Adileksana.
Sementara itu, sikap tegas Menteri Erick dalam mencopot Dirut Garuda ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Presiden Joko Widodo sendiri.
Pemecatan ini, lanjut Jokowi, diharapkan dapat menjadi penegasan. Bahwa tak boleh lagi ada pejabat negara yang memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi.
"Menteri BUMN sudah tegas sekali. Sudah itu pesan untuk semuanya," tutur Jokowi di Tangerang Selatan pada Jumat (6/12) pekan lalu. "Jangan main-main. Jangan ada yang mengulang seperti itu lagi."
(wk/Bert)
