Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan Presiden Joko Widodo terkait dampak pengangguran yang sanggup memicu Arab Spring.
- Ruth Meliana
- Kamis, 12 Desember 2019 - 10:18 WIB
WowKeren - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah memberikan pidatonya terkait Refeksi Pergantian Tahun Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta pada Rabu (11/12). Dalam pidato tersebut, SBY turut menyoroti isu pengangguran dan lapangan pekerjaan di Indonesia.
SBY memberikan peringatannya terkait permasalahan pengangguran kepada Presiden Joko Widodo. Ia mengingatkan Jokowi jika dampak pengangguran di Indonesia dapat memicu kejadian seperti Arab Spring.
Seperti yang diketahui, Arab Spring merupakan gelombang revolusi dan unjuk rasa yang terjadi di Arab Saudi pada 2011 silam. Gelombang unjuk rasa ini terjadi akibat faktor kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran di Arab.
"Kita belajar dari pengalaman Arab Spring di tahun 2011 dulu. Juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini," ujar SBY di JCC, Senayan, Jakarta pada Rabu (11/12). "Penyebab utamanya antara lain adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran."
Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,05 juta orang per Agustus 2019. Walau angka pengangguran di Indonesia telah berkurang 1 persen dalam lima tahun belakangan, namun bagi SBY hal tersebut belumlah menggembirakan.
"Satu hal yang juga patut menjadi perhatian kita adalah 'Siapa saja yang menganggur' dewasa ini," kata SBY. "Data menunjukkan bahwa prosentase dan angka lulusan SMK, SMA dan Perguruan Tinggi yang menganggur relatif tinggi. Keadaan seperti ini tentu rawan secara sosial, politik dan keamanan."
Mantan Presiden Republik Indonesia Ke-6 mengatakan jika Indonesia masih menghadapi angka pengangguran dengan total 36,5 juta orang. Menurut SBY, angka ini masih sangatlah besar dan perlu segera diselesaikan.
"Kita juga harus melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat kita. Meskipun tercatat sebagai bekerja, alias tidak menganggur, namun sekitar 28,4 juta adalah pekerja paruh waktu," jelas SBY. "Sementara, yang berkategori setengah menganggur sekitar 8,14 juta. Jumlahnya, 36,5 juta orang. Tentu ini angka yang besar."
Oleh sebab itu, SBY mengingatkan agar Presiden Jokowi mulai berhati-hati dalam menerapkan kebijakan terutama yang berkaitan langsung dengan biaya yang ditanggung rakyat. Sebagai contoh adalah soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan biaya tarif dasar listrik.
"Demokrat mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam meningkatkan biaya yang ditanggung oleh rakyat, seperti BPJS, tarif dasar listrik dan lain-lain," pesan SBY. "Perhatikan timing dan seberapa besar angka kenaikan yang tepat. Secara moral dan sosial, tidaklah bijak membebani rakyat secara berlebihan ketika ekonomi mereka sedang susah."
(wk/lian)
