Baru-baru ini Balitbang Diklat Kementerian Agama merilis survei tentang indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2019, yang menunjukkan bahwa seluruh provinsi di Indonesia memiliki indeks kerukunan tinggi.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 14 Desember 2019 - 15:43 WIB
WowKeren - Sebagai negara dengan masyarakat yang majemuk, menjaga toleransi di Indonesia adalah suatu keharusan. Karena terdiri dari masyarakat dari berbagai latar belakang agama maka diperlukan kesadaran bagi masing-masing umat untuk bisa menjaga harmonisasi dalam bermasyarakat.
Baru-baru ini Balitbang Diklat Kementerian Agama merilis survei tentang indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2019. Ketua Tim Survei Prof Dr. Adlin Sila mengatakan bahwa seluruh provinsi di Indonesia memiliki indeks kerukunan yang tinggi.
"Tidak ada satupun temuan indeks yang menyatakan ada daerah yang tidak rukun atau tidak toleran," kata Adlin di Jakarta, (13/12), seperti dilansir laman resmi Kemenag. "Semua daerah rukun dan toleran."
Antara satu daerah dengan daerah lainnya memang terdapat indeks namun lebih mengacu kepada potret adanya dinamika masing-masing daerah. "Jadi perbedaan indeks bukan karena agama, tetapi faktor sosial demografis, budaya, dan pemahaman atas peraturan perundang-undangan yang ada," tambah Adlin.
Hasil survei tersebut juga diunggah di akun Twitter resmi milik Kemenag. Namun, justru tak sedikit warganet yang meragukan hasil survei itu.
"Yg bilang itu rukun semua, perlu diragukan cara dia memproduksi indeks, cara membaca indeks, motivasinya menyatakan semua daerah rukun," kata salah seorang warganet. "Dicabut saja hasil surveinya dan ngaku bahwa tidak kompeten,"" sahut warganet yang lain. "Maaf saya suudzon! Maksudnya apa nih? Secara tdk langsung menggiring opini kalau wilayah yg mayoritas muslim KUB nya kecil begitu? Tolak ukur toleransi apa? Apa karena ga mo ucapin salam, selamat, ikut perayaan tdk toleransi? Tolak ukur kesetaraan apa?" cecar warganet.
Dalam cuitannya, Kemenag menyebutkan bahwa indeks KUB rata-rata nasional untuk tahun ini adalah sebesar 73,83. Sedangkan tiga provinsi dengan peringkat indeks keturunan tertinggi adalah Papua Barat (82,1), NTT (81,1), dan Bali (80,1).
Adlin mengatakan bahwa hasil survei indeks ini nantinya bisa digunakan untuk bahan dasar dalam membuat kebijakan. "Pun, bisa juga dimanfaatkan Pemda sebagai bahan dalam perumusan kebijakan," tandasnya.
(wk/zodi)
