Mengaku Banyak Dikomplain Soal Guru Honorer, Begini Jawaban Nadiem
Nasional

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo sempat mengungkap alasan terkait masih banyaknya tenaga honorer yang belum diangkat PNS.

WowKeren - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim buka suara mengenai permasalahan guru honorer. Ia mengaku mendapat ribuan komplain terkait guru honorer. Menurutnya, urusan guru honorer menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Tiap hari ribuan komplain masuk tentang guru honorer ke saya," kata Nadiem di Jakarta, Sabtu 914/2). "Tapi yang harus diamati itu adalah kewenangan Pemda."

Sebab, pengelolaan di tiap-tiap sekolah menjadi tanggung jawab Pemda. Pemda, pada umumnya menjadi pengelola sekolah tingkat SD dan SMP sementara pemerintah provinsi mengelola sekolah tingkat SMA dan SMK. Oleh sebab itu menurutnya, masalah penggajian guru honorer harus melibatkan kerja sama antara Pemda, pemerintah pusat, dan juga sejumlah kementerian terkait.

"Maka kerumitan tentang siapa yang harus membayar guru honorer ini," jelas Nadiem. "Harus dirumuskan dengan kerja sama pemda, pusat, dan berbagai macam kementerian."


Ia tidak membantah jika saat ini belum dapat melakukan tindakan apapun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Meski demikian, ia mengatakan bahwa permasalahan tersebut akan menjadi prioritasnya.

"Itu prioritas utama saya, tapi saya tidak bisa melakukan sesuatu," lanjut Nadiem. "Saya harus mengumpulkan berbagai macam instansi terlebih dulu."

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengungkap alasan masih ada banyak tenaga honorer yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Senada dengan Nadiem, ia menyebut bahwa permasalahan terjadi ketika Pemda ini tidak mau menanggung pembiayaan gaji honorer tersebut setelah diangkat menjadi PNS.

"Yang mengusulkan tenaga honorer itu daerah, tapi kan pada masa sekarang ini daerah tidak mau bayar," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12). "Problemnya daerah nggak mau, mintanya pusat yang bayar. Pusat kan yang punya uang bukan kami, kami hanya mengatur proses ujiannya, NIK-nya, dan sebagainya."

Tjahjo menjelaskan bahwa selama ini Pemda memang menjaring banyak tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS. Namun ketika mereka lulus menjadi PNS, pihak Pemda enggan menanggung gaji mereka.

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru