Ekspor ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo yang memang tengah berusaha menekan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia. Beberapa negara siap dibidik Indonesia, termasuk Tiongkok.
- Elvariza Opita
- Kamis, 19 Desember 2019 - 11:21 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo terus menegaskan pentingnya perbaikan defisit neraca perdagangan Indonesia. Salah satunya dengan mengurangi impor dan meningkatkan komoditi ekspor Indonesia.
Visi misi itu pun siap dilaksanakan pula oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Politikus Partai Nasional Demokrat itu bahkan optimis sektor pertanian bisa mengekspor beras hingga 100 ribu ton ke sejumlah negara, termasuk Tiongkok.
"Kita jajaki saja (ke Tiongkok). Kita persiapkan mulai dari prosesnya, di mana lahan yang harus disiapkan, bibit yang memang berkapasitas ekspor, dan lain-lain," ujar Syahrul saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (18/12).
Sebelumnya Jokowi sudah menyampaikan kepada Syahrul untuk menyiapkan secara matang rencana ekspor beras ini. Sedianya persiapan akan digelar mulai Januari 2020. Tak main-main, Syahrul menarget dalam seratus hari beras produksi Indonesia sudah bisa diekspor.
"Kita berusaha seratus hari dari Januari. Berarti kurang lebih Maret atau April, kita persiapkan lebih matang," jelas Syahrul. "Masa orang lain bisa melakukan ekspor keluar, kita nggak? Kita negara tropis, harusnya bisa menjawab tantangan."
Selain membahas soal rencana ekspor beras, Syahrul juga ikut mengomentari tentang kebutuhan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru. "(Stok aman) sampai Maret dan April (2020)," tegas Syahrul, dikutip dari laman CNBC Indonesia.
Tak hanya memastikan stok beras, Kementan juga akan memantau ketersediaan beberapa bahan pokok. Terutama komoditi ayam, gula, dan daging yang harganya berpotensi melonjak tajam.
"Khususnya pada gula, yang memang secara nasional, kita belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan nasional," ujar Syahrul. "Katakanlah daging juga menjadi masalah-masalah yang akan kita berikan perhatian. Meskipun target-target yang ada itu merupakan target umum."
Terkait dengan kemungkinan pemerintah akan impor bahan pokok, Syahrul mengaku tak akan menutup potensi tersebut. Namun demikian ia meyakini jumlah yang dimiliki Indonesia saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sampai pertengahan 2020.
(wk/elva)
