Sri Mulyani bercerita saat menjabat sebagai Menkeu di periode 2005-2010, ia harus berjuang untuk memperbaiki kondisi ekonomi agar kembali stabil usai krisis ekonomi yang terjadi pada 1997-1998
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 19 Desember 2019 - 15:08 WIB
WowKeren - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan pengalaman saat menjalankan amanah sebagai menteri keuangan di dua era pemerintahan. Diketahui, Sri merupakan Menkeu di era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.
Ia menceritakan saat menjabat sebagai Menkeu di periode 2005-2010, yang kala itu harus berjuang untuk memperbaiki kondisi ekonomi agar kembali stabil usai krisis ekonomi yang terjadi pada 1997-1998. Hal itu disampaikan olehnya usai memberikan Keynote Speech pada Temu Kebangsaan: Merawat Semangat Hidup Berbangsa di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (19/12).
"Membangun kebangsaan waktu itu tidak menjadi suatu yang cerita," kata Sri. "Karena saat ini harus membangun kredibilitas keuangan negara dan fokus pada capacity, kompetensi, untuk membuat keuangan negara sehat setelah krisis ekonomi 1997-1998."
Selain menjadi menteri keuangan, Sri Mulyani juga pernah dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Pelaksana Bank Dunia pada 2010. Di posisi itu, ia memperoleh kesempatan menjelajah ke-190 negara di dunia dan melihat bagaimana upaya negara-negara tersebut berperang melawan kemiskinan.
"Enam tahun pelajaran saya belajar," lanjut Sri. "Bagaimana menjadi policy maker, ekonom, dan orang yang punya tanggung jawab terhadap publik."
Ia juga bercerita sempat mengalami pergolakan batin saat momen-momen Pemilihan Umum (Pemilu). sebagai pemimpin sebuah kementerian, Sri Mulyani diminta untuk menginstruksikan kepada pegawai ASN-nya untuk tetap netral di tengah panasnya situasi politik.
"Netralitas pemilu itu yang sulit untuk diejawantahkan," kata Sri. "Karena mereka punya preference politiknya masing-masing. Bisa saja saya menginstruksikan kepada pegawai saya, untuk selalu netral. Tapi konkretnya apa."
Mantan Pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan bahwa isu keuangan negara kerap diangkat sebagai "senjata" masing-masing kandidat yang saling berkontes. Mulai dari masalah pajak, utang, hingga kebijakan lainnya.
"Bagaimana kita bisa menjalankan netralitas itu," lanjutnya. "Sementara APBN juga masih harus berjalan. Di dalam konteks ini, dialog atau percakapan di dalam internal Kemenkeu antar ASN menjadi sangat penting."
(wk/zodi)
