Selama ini, wilayah Kalimantan timur mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, ketersediaan air hujan sendiri tidak dapat dipastikan sehingga perlu disiapkan solusi.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 20 Desember 2019 - 20:33 WIB
WowKeren - Seabrek persiapan harus dilakukan oleh pemerintah sebelum memindahkan ibu kota dari Jakarta ke lokasi yang baru. Ketersediaan infrastruktur maupun sumber daya alam harus dipastikan bisa memenuhi kebutuhan.
Salah satu kebutuhan penting adalah ketersediaan air. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa ketersediaan air menjadi salah satu isu utama dalam mematangkan pembangunan ibu kota.
Inspektur Jenderal KLHK, Laksmi Wijayanti, mengakui bahwa Kalimantan Timur memang memiliki persoalan terkait ketersediaan air. Oleh sebab itu, perlu ada rencana matang untuk dijadikan solusi masalah ini.
"(Kekurangannya) kecukupan air," kata Laksmi di KLHK, Jumat (20/12). "Ini memang persoalan yang dihadapi Kalimantan Timur sehingga ini yang menjadi dasar kajian kami."
Bersama dengan pemerintah, KLHK telah mengumpulkan data-data kondisi lingkungan di tiap desa yang masuk ke wilayah ibu kota baru. Selanjutnya, pihaknya akan melakukan asesmen dan langkah pemulihan lingkungan.
Selama ini, wilayah Kalimantan timur mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan. Sementara itu, ketersediaan air hujan sendiri tidak dapat dipastikan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan efisiensi penggunaan air salah satunya dengan menerapkan prinsip daur ulang.
"Untuk menjaga sutainibility, basisnya adalah efisiensi penggunaan air sehingga harus ada prinsip recycle," jelas Laksmi. "Kenapa harus begitu karena di sana masih mengandalkan air hujan."
Pemerintah harus bisa membangun ibu kota dengan pengembangan kota pintar berbasis lingkungan. Sehingga kelestarian alam di provinsi tersebut tetap terjaga, mengingat Kaltim merupakan wilayah yang memiliki hutan hujan tropis.
Terkait masalah ketersediaan air, hal itu akan menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan KLHK hanya bertugas melakukan kajian terkait sumber daya air.
(wk/zodi)
