Kepala KSP Moeldoko menilai setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing untuk mengatur warganya. Sehingga di luar kewenangan Indonesia untuk ikut campur masalah muslim Uighur.
- Elvariza Opita
- Senin, 23 Desember 2019 - 16:15 WIB
WowKeren - Kaum muslim Uighur di Xinjiang, Tiongkok terus menjadi sorotan publik. Sebagai informasi, beredar kabar bahwa kaum muslim yang merupakan minoritas di Tiongkok harus mengalami tindakan kekerasan yang tidak manusiawi.
Isu ini semakin kencang berembus usai pesepakbola Mezut Ozil ikut menyuarakan doanya untuk kaum muslim Uighur. Di Indonesia sendiri, sedianya aksi bela muslim Uighur akan digelar oleh sejumlah pihak, termasuk Front Pembela Islam (FPI).
Menanggapi gejolak yang terjadi akibat muslim Uighur ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun angkat bicara. Namun jawaban Moeldoko cukup menjadi sorotan, sebab dengan tegas ia menyebut pemerintah Indonesia tak akan ikut campur terhadap urusan dalam negeri Tiongkok.
Termasuk ikut campur terkait cara Tiongkok mengatasi masalah muslim Uighur. Sebab, imbuh Moeldoko, setiap negara memiliki cara masing-masing untuk mengatur urusan dalam negeri.
"Jadi pemerintah RI tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri," kata Moeldoko saat ditemui di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Jakarta, Senin (23/12). "Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional."
Sikap ini, imbuh sang mantan Panglima TNI, tak hanya diterapkan kepada Tiongkok. Urusan internal semua negara pun tak akan diintervensi Indonesia. Sebab setiap negara juga memiliki kedaulatan masing-masing untuk mengatur warganya.
Sebelumnya Moeldoko sudah menerima Duta Besar Tiongkok untuk RI, Xiao Qian pada Selasa (17/12) pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Xiao menegaskan bahwa tak ada tindakan represif yang dilakukan pemerintah kepada muslim Uighur, seperti yang diberitakan di banyak media.
Kendati demikian, Xiao tak menampik ada tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah Tiongkok. Pasalnya sejumlah kaum muslim Uighur di Xinjiang telah terpapar paham radikalisme yang berujung pada rencana separatisme.
"Dia menjelaskan di China itu kan banyak sekali orang Islam, di berbagai penjuru, ndak apa-apa. Kecuali Uighur katanya," ujar Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta, Kamis (19/12). "Kenapa Uighur? Itu mempunyai agenda sendiri di luar kerangka negara, separatis lah kalau istilah."
(wk/elva)
