Menkeu Sri Mulyani dikabarkan berharap Kejaksaan Agung bakal menggandeng aparat-aparat penegak hukum lain, seperti Polri dan KPK. Diminta demikian, ini jawaban Jaksa Agung ST Burhanuddin.
- Elvariza Opita
- Jumat, 27 Desember 2019 - 15:55 WIB
WowKeren - Kejaksaan Agung menjadi penegak hukum pertama yang mengungkap indikasi praktik megakorupsi di balik kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya. Lembaga itu menduga negara merugi hingga Rp13,7 triliun akibat indikasi tersebut.
Gagal bayar polis Jiwasraya ini menjadi kasus besar pertama yang harus diselesaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin sejak menjabat. Menanggapinya, Burhanuddin pun menegaskan pihaknya akan terus mengusut kasus itu sampai tuntas. Apalagi kekinian kasus sudah masuk ke tahap penyidikan.
Namun belakangan beredar informasi bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap Kejagung akan melibatkan aparat penegak hukum lain, seperti Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Burhanuddin pun memberikan tanggapannya atas informasi tersebut.
"Sampai saat ini saya belum mendengar kami akan gandeng tangan (aparat lain)," kata Burhanuddin di Kejagung, Jakarta, Jumat (27/12). "Yang pasti kami akan tangani sendiri ini. (Sekarang) sudah tahap penyidikan ini ya."
Di sisi lain, pemerintah terus berusaha untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya ini. Disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, setidaknya ada tiga solusi yang hendak dilakukan pemerintah.
Salah satunya adalah dengan membentuk holding BUMN asuransi. "Itu langkah awal dulu. Dari situ mungkin nanti ada dana Rp1,5 triliun sampai Rp2 triliun per tahun. Insya Allah akan ada persetujuan dari Presiden pada hari ini," ujar Erick pada Senin (23/12) kemarin.
Sedangkan DPR RI juga enggan berpangku tangan terhadap situasi yang ada. Kekinian Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyebut pihaknya akan membentuk Panitia Khusus atau Panitia Kerja demi menuntaskan kasus Jiwasraya. Pansus itu sedianya bakal digelar pada Januari 2020 mendatang.
(wk/elva)
