Dr Mas Achmad Santosa, SH, LLM, ahli hukum dan pendiri Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyoroti perbedaan sikap antara elite pemerintah terkait pelanggaran ZEE oleh Tiongkok.
- Zodiak Yanuarita
- Sabtu, 04 Januari 2020 - 13:16 WIB
WowKeren - Perseteruan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Tiongkok terkait kedaulatan negara atas Laut Natuna kian berlanjut. Hal tersebut bermula ketika kapal penjaga pantai Tiongkok memasuki Perairan Natuna yang mana wilayah tersebut masih termasuk ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.
Tak mau kalah, Tiongkok pun mengklaim bahwa pihaknya berhak dan memiliki kepentingan di laut tersebut. Menyikapi permasalahan ini, elite pemerintah tampaknya tak satu suara dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok. Dr Mas Achmad Santosa, SH, LLM, ahli hukum dan pendiri Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) menyoroti adanya perbedaan sikap antara elite pemerintah.
"Saya salut dengan ketegasan pemerintah RI, khususnya Menlu (Retno Marsudi)," kata Achmad dalam keterangannya seperti dilansir Kumparan, Sabtu (4/1). "Seyogyanya ketegasan juga harus diperlihatkan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Luhut Binsar Pandjaitan) dan Menteri Pertahanan (Prabowo Subianto). Pemerintah harus satu suara."
Menurutnya untuk mengatasi perseteruan yang menyangkut kedaulatan RI ini, pemerintah harus bersikap tegas. Meski Tiongkok adalah salah satu investor terbesar di RI, Achmad berharap hal itu tak lantas membuat pemerintah ragu untuk mengambil keputusan demi menjaga kedaulatan RI. Sebab jika pemerintah memberi kelonggaran pada negeri tirai bambu tersebut untuk unjuk gigi di Natuna, dikhawatirkan hal itu akan membuat mereka semakin menancapkan kukunya di sana.
"Jangan nation's dignity (harga diri) RI sebagai negara besar dikorbankan karena alasan investasi ekonomi (modal) mereka di Indonesia," lanjut Achmad. "Sekali kita memberikan toleransi, mereka akan terus mengokohkan posisi mereka di Laut Cina Selatan."
Salah satu langkah tegas yang dimaksud adalah seperti yang kerap dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Susi dikenal tak pernah ragu dalam menindak kapal-kapal asing yang ndableg mencuri kekayaan di perairan Indonesia.
"Kapasitas penegakan hukum kita melalui gelar kekuatan untuk mencegah, harus sangat kuat di wilayah Natuna," lanjut Achmad. "Termasuk opsi tindakan tegas penenggelaman terhadap kapal ikan asing pencuri di wilayah kita."
(wk/zodi)
