Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tak akan membentuk tim negosiasi khusus untuk mengatasi permasalahan kedaulatan Laut Natuna, Kepulauan Riau, yang akhir-akhir ini diusik Tiongkok.
- Elvariza Opita
- Senin, 06 Januari 2020 - 08:19 WIB
WowKeren - Permasalahan kedaulatan Laut Natuna, Kepulauan Riau sedang menjadi pembahasan panas di Indonesia. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, secara sepihak, Tiongkok mengklaim kedaulatan atas perairan tersebut.
Jelas klaim ini langsung dimentahkan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengaku berpegang pada kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan Laut Natuna masih merupakan bagian dari ZEE Indonesia.
Informasi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud menyebut hasil Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, perairan Natuna merupakan bagian dari ZEE Indonesia.
Oleh karena itu, imbuh Mahfud, tak diperlukan negosiasi bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Alasan itulah yang membuat pemerintah Indonesia "cool" dan tak terlihat membentuk tim negosiasi khusus untuk masalah Laut Natuna.
Jika dilakukan negosiasi, sambung Mahfud, sama saja dengan mengakui ada sengketa antara Indonesia dan Tiongkok soal kedaulatan Laut Natuna. Padahal secara utuh perairan tersebut merupakan milik Indonesia dan tak diperlukan negosiasi atau perundingan lebih lanjut.
"Tiongkok tidak punya hak untuk mengklaim daerah tersebut. Jika kita berunding dengan Tiongkok, kita mengakui bahwa perairan itu ada sengketa," tegas Mahfud, dilansir dari laman Detik News, Senin (6/1). "Namun, ini tidak ada sengketa, dan mutlak milik Indonesia secara utuh."
"Kami tidak membentuk tim negosiasi, tidak ada," pungkasnya menegaskan. "Kami akan mempertahankan kedaulatan kita, dan akan kami usir dengan segala kemampuan yang ada."
Ketegasan Mahfud ini memang sedikit berseberangan dengan sikap Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kendati keduanya menegaskan akan menempuh berbagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan Laut Natuna, namun mereka juga kompak menyuarakan langkah diplomasi alih-alih terlihat bersikap tegas.
Namun pernyataan Mahfud ini diketahui sejalan dengan sikap TNI yang berjaga. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madya Yudo Margono menegaskan pihaknya siap mengambil ancang-ancang apabila kapal Tiongkok masih bersikeras berkeliaran di Laut Natuna.
Sejauh ini, TNI dilaporkan telah melakukan gelar operasi dengan menurunkan dua unsur KRI. "Kami juga gencar berkomunikasi secara aktif dengan kapal penjaga pantai Cina, agar dengan sendirinya segera meninggalkan perairan tersebut," jelas Yudo, Minggu (5/1).
(wk/elva)
