Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus mantan Panglima TNI, Moeldoko, mengaku tak tahu apabila ternyata ada masalah internal di Asabri. Pasalnya, Asabri bukan berada di dalam organisasi TNI.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 14 Januari 2020 - 17:11 WIB
WowKeren - PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) diketahui tengah diterpa isu dugaan korupsi. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendengar selentingan bahwa Asabri terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 10 triliun.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus mantan Panglima TNI Moeldoko pun angkat bicara soal polemik ini. Menurut Moeldoko, dirinya merasa Asabri tak bermasalah selama ia menjabat sebagai Panglima. Namun, Moeldoko mengaku tak tahu apabila ternyata ada masalah internal di Asabri. Pasalnya, Asabri bukan berada di dalam organisasi TNI.
"Selama saya menjadi Panglima enggak ada sih ya persoalan-persoalan itu muncul. Semuanya baik," ungkap Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa (14/1). "Tapi sekali lagi bagaimana di dalamnya sama sekali kita enggak paham karena jauh antara Cilangkap dengan Asabri itu enggak ada kontak langsung."
Moeldoko menjelaskan bahwa sebagai Panglima TNI, dirinya tak memiliki kewenangan untuk mengurusi BUMN tersebut. Sehingga ia tidak paham soal urusan internal Asabri. Ia juga menyebut bahwa jajaran direksi Asabri dipilih oleh Menteri BUMN.
"Saya neggak ngerti ya urusan Asabri. Waktu saya Panglima TNI itu enggak ngerti tentang Asabri, kita Panglima TNI waktu itu tidak punya otoritas yang bersinggungan dengan Asabri karena itu dikelola oleh BUMN," jelas Moeldoko. "Sampai pemilihan Dirut Asabri saja oleh Menteri BUMN dan kalau nggak salah dengan Kemenhan."
Lebih lanjut, Moeldoko menjelaskan tentang skema pembiayaan bagi prajurit TNI yang hendak membeli rumah. Menurut Moeldoko, Asabri berperan sebagai pembayar uang muka dalam skema tersebut.
"Jadi kalau prajurit saya seribu orang akan pesan rumah, Asabri nanti yang akan membayarkan uang muka," tutur Moeldoko. "Selanjutnya TWP tabungan wajib perumahan itu yang menyicil per bulannya yang membayar ke bank. Mekanismenya seperti itu."
Selain itu, Moeldoko menyebut tidak ada jalur koordinasi Asabri dengan TNI. Pasalnya, TNI hanya membuat daftar apa yang menjadi kebutuhan prajurit di bidang perumahan.
"Itu memang uangnya prajurit TNI dan kepolisian juga ada di situ. Dihimpun. Tahunya kita hanya menginventarisasi aja kebutuhan prajurit di bidang perumahan berapa," pungkas Moeldoko. "Terus Asabri bisa menyiapkan berapa jumlahnya untuk perumahan baru nanti dikomunikasikan antara angkatan dan kepolisian bagaimana ini menjadikan perumahan itu."
(wk/Bert)
