Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti menilai bahwa bahwa dalam penanganan sengketa Tiongkok-RI di Natuna hanya diperlukan konsistensi untuk menjalankan amanat Undang-Undang Perikanan.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 21 Januari 2020 - 07:22 WIB
WowKeren - Belakangan ini perairan Natuna menarik banyak perhatian karena adanya ketegangan antara RI dan Tiongkok di sana. Diketahui, sejumlah kapal Tiongkok sempat memasuki zona ekonomi eksklusif (ZEE) RI di perairan Natuna.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lantas menilai bahwa tak perlu drama untuk menyelesaikan masalah pencurian ikan di laut Natuna Utara. Ia mengatakan bahwa dalam penanganan kasus tersebut hanya diperlukan konsistensi untuk menjalankan amanat Undang-Undang Perikanan.
"Yang diperlukan hanya berpatroli secara rutin dan kontinu dari semua instansi negara yang bertugas di situ untuk memastikan hak berdaulat atas sumber daya alam tetap terjaga," tutur Susi di Kantor DPP PKS, Jakarta, pada Senin (20/1). "Ada yang melanggar, ya hukum, tidak perlu drama."
Meski demikian, Susi menghargai niat pemerintah RI menerjunkan TNI AL, lengkap dengan kapal perang dan jet tempurnya. Namun, Susi juga menilai bahwa hanya diperlukan konsistensi menjalankan UU untuk menjaga hak berdaulat di ZEE RI.
Lebih lanjut, Susi menyebut bahwa Indonesia telah memiliki regulasi yang baik, yakni UU Perikanan. Dalam aturan tersebut, KKP memiliki wewenang untuk membakar atau menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan.
Selain itu, Susi juga mengklaim berhasil mengusir 10 ribu kapal asing dalam waktu 3 bulan selama masih menjabat sebagai Menteri KKP. Hal tersebut terjadi usai ia menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan.
"Kalau kapal dilelang, paling Rp 1 miliar, hasil nyolong paling satu bulan sudah Rp 2 miliar," ujar Susi. "Nanti tebus balik lagi, ya tidak akan pernah jera. Saya tidak hobi tenggelamkan kapal, tapi itu deterrent effect."
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapat kritik terkait penanganan sengketa perairan Natuna. Keduanya dinilai kurang tegas dalam menyikapi masuknya kapal Tiongkok. Hal itu sebagaimana dikemukakan oleh Anggota Komisi I DPR Farah Putri Nahlia.
"Misalnya kemarin Menhan atau Pak Luhut tidak menyatakan sikap tegas sehingga kami sudah sampaikan sikap tapi pemerintah tidak," kata Farah di Jakarta, Kamis (9/1). "Ini menyebabkan terjadinya kebingungan."
(wk/Bert)
