Aturan Sidang Pemakzulan Trump Diduga Dibalik Republik, Kubu Demokrat 'Mencak-mencak'
Dunia

Aturan pemakzulan Presiden AS Donald Trump dibalik oleh fraksi Republik sebagai gerakan defensif. Kubu Demokrat yang tak terima kemudian melakukan protes.

WowKeren - Sidang perdana pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah dimulai oleh Senat. Namun, pada sidang perdana tersebut kubu Demokrat justru menuduh fraksi Republik hendak membalik urutan persidangan, dan menyembunyikan saksi-saksi penting dan sejumlah bukti penyelidikan yang akan disampaikan ke hadapan majelis terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Trump.

Dikutip dari AFP, Rabu (22/1), perdebatan tersebut bermula saat ketua senator fraksi Republik, Mitch McConnell, mengusulkan peraturan yang akan menghalangi majelis untuk memanggil saksi kunci atau dokumen penting yang dianggap akan menyulitkan proses persidangan. Trump sendiri saat ini tengah berada di Swiss.

McConnell juga menyatakan akan menutup celah supaya kubu Demokrat tidak bisa mengubah peraturan yang dia usulkan. Hal ini dilakukan agar sidang pemakzulan segera berakhir dan mereka kembali berkonsentrasi kepada pemilihan presiden. "Peraturan dasar yang kami usulkan sudah adil dan kami sampaikan kepada semua pihak," katanya.

Sayangnya, usul tersebut membuat kubu Demokrat keberatan. Menurut Ketua Tim Pemakzulan dari Dewan Perwakilan, Adam Schiff, aturan itu membuat proses persidangan tidak akan berjalan dan janggal karena dirancang sedemikian rupa untuk memastikan bukti-bukti penting yang mereka bawa tidak dipaparkan.


Usulan tersebut lantas dinilai sebagai sikap defensif fraksi Republik untuk melindungi Trump. "Ini bertolak belakang, sidang dahulu kemudian memaparkan bukti," kata Schiff. "Sebagian besar rakyat Amerika tidak yakin akan terjadi persidangan yang adil."

Lebih lanjut, pihak Demokrat juga hingga kini masih memaksa untuk menghadirkan empat saksi yang merupakan penasihat dan mantan staf khusus Trump. Yaitu, Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney dan mantan penasihat khusus presiden bidang keamanan, John Bolton.

Sementara itu, media CNN mengadakan survei kepada masyarakat AS menjelang sidang pemakzulan tersebut. Tak disangka, mayoritas masyarakat negeri Paman Sam ternyata mendukung agar Trump dinyatakan bersalah dan dilengserkan dari singgasananya di Gedung Putih.

Berdasarkan hasil jajak pendapat yang digelar pada 16-19 Januari 2020 itu, sebanyak 51 persen warga AS mendukung pemakzulan tersebut. Sementara 45 persen sisanya menolak pemecatan Trump, sedangkan sisanya tak memberi jawaban gamblang.

(wk/nidy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait