Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani mengaku tidak tahu menahu darimana draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang telah beredar di masyarakat saat ini berasal.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 22 Januari 2020 - 11:39 WIB
WowKeren - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar publik tidak terpengaruh dengan draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang yang tidak kredibel atau abal-abal. Sebab hingga saat ini, pemerintah sendiri belum menyampaikan secara resmi isi draf Omnibus Law ke publik.
"Jangan sampai kita terpengaruh oleh draf-draf yang kemudian abal-abal," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1). "Dalam artian belum ada draf resmi yang disampaikan oleh pemerintah ke DPR terkait dengan Omnibus Law."
Ia pun mengaku tidak tahu menahu mengenai draf Omnibus Law RUU Cilaka yang beredar di masyarakat saat ini. Ia khawatir jika draf yang beredar di masyarakat tersebut justru bisa menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
"Kalau ada yang beredar, itu saya enggak tahu dari mana asalnya atau berasal dari mana," lanjut Puan. "Sehingga, kemudian menimbulkan salah persepsi ataupun spekulasi yang tidak mendasar."
Untuk itu, ia pun mendorong pemerintah agar segera menyerahkan draf Omnibus Law ke DPR. Sebab, Presiden Joko Widodo sendiri menargetkan bahwa Omnibus Law ini bisa diselesaikan dalam waktu 100 hari.
Draf Omnibus Law memang banyak menuai pro kontra. Sebut saja salah satunya poin yang menghapus ketentuan produk bersertifikat halal. Sontak saja hal ini memicu kritik salah satunya datang dari Partai keadilan Sejahtera.
Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Begitu juga dengan umat muslim yang memiliki keharusan untuk memastikan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi haruslah halal.
"Kita punya keyakinan dan kepercayaan," kata Aboe Bakar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (21/1). "Apa yang kita makan dan minum dalam kehidupan kita sesuai dengan aturan Tuhan yang Maha Esa."
(wk/zodi)
