Diketahui, Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto memang mendapat anggaran terbesar di antara Kementerian lembaga lainnya, yakni Rp 127,357 triliun.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 23 Januari 2020 - 13:03 WIB
WowKeren - Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto diketahui mendapat anggaran terbesar di antara Kementerian lembaga lainnya, yakni Rp 127,357 triliun. Presiden Joko Widodo lantas meyakini bahwa Prabowo dapat mengurus anggaran jumbo tersebut secara detail.
"Tapi yakin Pak Menhan ini kalau urusan anggaran detail, berkali-kali dengan saya hampir hafal di luar kepala," tutur Jokowi dalam apat pimpinan Kementerian Pertahanan-TNI-Polri di Jakarta Pusat pada Kamis (23/1) hari ini. "Ini Pak, di sini Pak, sudah juga saya merasa aman untuk urusan Rp 127 T ini."
Meski merasa aman soal urusan anggaran ratusan triliun di Kemenhan, Jokowi tetap meminta Prabowo berhati-hati dalam menggunakan dana tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan jangan sampai ada markup.
"Harus efisien, bersih, tak boleh ada markup-markup lagi," tegas Jokowi. "Dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita."
Selain itu, sang Presiden juga meminta efisiensi pemanfaatan APBN. "Oleh sebab itu, pemanfaatan APBN harus betul-betul efisien. Dimulai dari perencanaan dan kemudian di dalam pelaksanaan anggaran," tutur Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi juga mengingatkan bahwa jajaran Kemenhan harus mampu mengatasi seluruh masalah pertahanan dari berbagai spektrum. "Mulai dari konflik internal, perang asimetrik, gerilya, perang proxy, hingga perang hybrid, yang menggabungkan strategi militer nonmiliter, konvensional dan nonkonvesional," terang Jokowi.
Pasalnya, Jokowi menilai bahwa tantangan pertahanan akan semakin berat ke depannya. Tantangan tersebut adalah makin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia. "Oleh sebab itu, kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara," kata mantan Wali Kota Solo tersebut.
Di sisi lain, Jokowi juga sempat membela Prabowo yang dikritik terlalu sering melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Jokowi menegaskan bahwa Prabowo berkunjung ke negara-negara lain bukan hanya untuk sekadar jalan-jalan.
"Jadi kalau ada yang mempertanyakan, Pak Menhan pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, pergi ke sebuah negara, itu adalah dalam rangka diplomasi pertahanan," tegas Jokowi. "Bukan sekadar jalan-jalan."
(wk/Bert)
