Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur berdampak pada sejumlah hal. Salah satunya soal status DKI yang akan 'dicabut paksa' dari Jakarta.
- Elvariza Opita
- Senin, 27 Januari 2020 - 11:03 WIB
WowKeren - Rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur terus dimatangkan pemerintah. Termasuk diantaranya merancang undang-undang sebagai payung hukum megaproyek bernilai puluhan triliun rupiah tersebut.
Informasi terbaru menyatakan UU terkait pemindahan ibu kota akan rampung pada pertengahan tahun 2020, tepatnya pada bulan Juni mendatang. Bila telah resmi diundangkan, maka status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota bakal dicabut.
Hal ini dibenarkan oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik. "Insya Allah bulan Juni, Jakarta tamat sebagai ibu kota negara. Undang-Undang (ibu kota baru) akan keluar bulan Juni," ujar Taufik saat memberi sambutan di Rapat Kerja DPD Gerindra DKI Jakarta, Minggu (26/1).
Lebih lanjut, Taufik pun mengaku tak mempermasalahkan soal rencana pemindahan ibu kota itu. Namun Taufik meminta DPR RI memberikan ketegasan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi DKI.
"Kita minta kawan-kawan di DPR, waktu pencabutan Jakarta jadi ibu kota, harus berbarengan dasar hukum Jakarta, apakah Jakarta untuk rezimnya pemerintah daerah sebagaimana Jatim dan Jabar?" ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu, dilansir dari CNBC Indonesia. "Kalau itu terjadi maka akan terjadi perubahan struktur pemerintahan."
Taufik pun menyayangkan publik, khususnya pemerintah, yang tampak lebih fokus pada rencana pemindahan tanpa memikirkan bagaimana nasib Jakarta ke depannya. Padahal bila status DKI dicabut, ada beberapa hal yang bakal berubah drastis, seperti suhu politik hingga struktur ekonomi.
"Kenapa sedikit sekali yang bicarakan Jakarta setelah ibu kota?" terangnya. "Mau jadi apa Jakarta, apakah struktur ekonomi akan berubah ketika tidak jadi ibu kota, nanti akan kita bahas ini."
"Isu menarik, dan harus dapat perhatian semua warga Jakarta," imbuhnya. "Terutama parpol lain untuk diskusikan karena berpengaruh pada struktur politik."
Perihal pencabutan status DKI atas Jakarta ini pun sempat dibahas oleh Gubernur Anies Baswedan. Kala itu Anies menyebut ibu kota baru di Kaltim akan lebih fokus pada sektor administrasi dan pengaturan negara. Sedangkan Jakarta ke depannya diproyeksikan bakal lebih fokus di bidang perekonomian.
(wk/elva)
