Seperti Diketahui, Konsep Membeli Rumah Dengan Uang Muka Nol Rupiah Tengah Dijalankan Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saat Ini Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 28 Januari 2020 - 18:31 WIB
WowKeren - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut tidak ingin jika bank BUMN, PT Bank Tabungan Negara (BTN) mengusung sistem penyediaan rumah tanpa uang muka. Sebab ia sendiri tak suka dengan sistem Program Penyediaan Rumah dengan Tanpa Uang Muka (DP) 0 Persen tersebut.
Bukan tanpa alasan, Erick menyebut bahwa konsep membeli rumah dengan DP nol rupiah justru akan menyulitkan penyerapan tenaga kerja yang baru. Sebab menurutnya, program seharusnya bisa diarahkan pada pembangunan rumah untuk memudahkan generasi milenial dalam memiliki hunian. Pemerintah, bisa membantu milenial dengan membebankan bunga yang rendah.
"Tenaga kerja tidak semua BUMN," kata Erick di Jakarta, Selasa (28/1). "Makanya kami dorong BTN dengan partner bunga murah dan bisa efisien. Misalnya, bangun 1 juta rumah buat kalangan milenial. Karena memang milenial sulit dapat rumah. Kami kasih izin akses (bunga murah)."
Lebih lanjut, Erick menyebut bahwa konsep beli rumah dengan uang muka nol rupiah justru kurang sesuai bagi para milenial. Sebab dengan adanya program itu, justru tidak akan mendidik kaum milenial untuk menabung. Berbeda jika menerapkan konsep uang muka beberapa persen, hal itu akan melatih para milenial untuk lebih bertanggung jawab.
"Saya tidak suka zero DP, karena tidak mendidik generasi muda untuk menabung," lanjut Erick. "Kalau mereka sudah biasa cicil dari awal 5 persen atau berapapun, mereka (milenial) akan ada tanggung jawab. Tapi dengan akses cicilan 20-30 tahun tidak memberatkan."
Seperti diketahui, konsep pembelian rumah dengan uang muka nol rupiah kini tengah dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Adapun program tersebut merupakan janjinya saat kampanye.
Sementara itu, program DP nol rupiah ini juga relatif banyak diminati masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya jumlah yang mendaftar. Namun tentu saja, Pemprov DKI menentukan kualifikasi siapa saja yang berhak mendapatkan rumah tersebut.
(wk/zodi)
