Pengamat Terorisme mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait rencana memulangkan ratusan WNI Eks ISIS dari Suriah.
- Ruth Meliana
- Kamis, 06 Februari 2020 - 10:47 WIB
WowKeren - Pemerintah Indonesia sedang mengkaji rencana pemulangan ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat bergabung dengan organisasi terorisme Internasional, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Rencana tersebut sontak mendapatkan banyak sorotan dari berbagai pihak.
Pasalnya, banyak kalangan masyarakat yang dibuat resah terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS tersebut. Mereka khawatir jika kepulangan WNI yang pernah bergabung dalam jaringan teroris tersebut dapat menimbulkan keonaran, bahkan menyebarkan paham radikalisme di Indonesia.
Pengamat Terorisme dari Yayasan Prasasti Perdamaian, Kharis Hadirin mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia menilai jika saat ini banyak kalangan masyarakat yang tidak mau menerima 600 WNI eks ISIS ini kembali di tengah-tengah mereka.
Meski demikian, jika pemerintah akhirnya memutuskan untuk membawa pulang WNI tersebut, maka perlu dilakukan pemeriksaan serta seleksi yang ketat terhadap mereka. Hal ini demi mengetahui seberapa besar WNI tersebut yang telah terpapar paham radikalisme dari ISIS.
"Pemerintah harus bisa screening secara baik," kata Kharis seperti dilansir dari Kumparan, Rabu (5/2). "Kita sebagai warga sadar rasa kekhawatiran, jika suatu saat nanti itu menimbulkan ancaman di tengah masyarakat."
"Apa lagi orang orang ini sudah jelas jelas menganggap NKRI itu sebagai musuh," sambungnya. "Pemerintah harus detail dan hati hati dalam screening itu. Kemudian ini yang banyak dipahami oleh masyarakat terutama yang menolak."
Kharis juga menjelaskan jika pada kenyataannya, tidak semua WNI yang berangkat ke Suriah tersebut murni karena faktor ideologi semata. Menurutnya, ada sejumlah WNI yang berangkat ke Suriah dan bergabung dengan ISIS lantaran diiming-imingi sesuatu.
"Enggak semua yang pergi ke Suriah ini murni karena faktor ideologi. Ada yang ke sana itu karena korban," jelas Kharis. "Ada yang ke sana itu karena diajak, karena iming-iming kampanye."
"Pada intinya bukan bergabung dan melakukan kekerasan. Enggak semua begitu," sambungnya. "Artinya orang-orang yang berangkat ke Suriah bukan faktor ideologi. Bukan karena persoalan personal, karena ada faktor lain."
Selain itu, Kharis juga mengingatkan pemerintah terkait pentingnya proses hukum yang harus dilalui oleh para WNI tersebut. Jangan sampai ada WNI eks ISIS yang telah dipulangkan dan masih memiliki pemahaman terkait kekerasan dan radikalisme.
"Mestinya ada proses hukum juga (kalau mau dipulangkan), selama ini kan yang sudah ada yang pulang kan," ujar Kahris. "Bukan berarti dipulangkan, dilepas begitu saja tanpa adanya monitoring (pengawasan). "Pemerintah harus memberikan monitoring secara baik."
(wk/lian)
