DPR RI gagal membentuk Pansus Jiwasraya lantaran mayoritas fraksi lebih condong membentuk Panja. Fadli Zon pun mengungkap dugaan soal keterlibatan Jokowi di baliknya.
- Elvariza Opita
- Kamis, 06 Februari 2020 - 12:17 WIB
WowKeren - DPR RI sudah secara resmi terlibat dalam penyelesaian kasus gagal bayar polis asuransi Jiwasraya lewat pembentukan Panitia Kerja. Tercatat ada 3 komisi yang membuat panja untuk kasus ini, yakni Komisi III, VI, dan XI.
Namun sebelum panja ini terbentuk, DPR sempat menggaungkan wacana untuk membentuk Panitia Khusus. Sayangnya usulan ini dimentahkan, salah satunya oleh Kementerian BUMN, dengan dalih khawatir upaya pengembalian dana nasabah akan terhambat.
Namun ada fakta baru terungkap di balik kemelut pembentukan Pansus Jiwasraya tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyebut bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja "mempengaruhi" agar setiap fraksi memutuskan untuk membatalkan pembentukan pansus.
Awalnya Fadli menyebut bahwa Fraksi Partai Gerindra yang menaunginya di Senayan sepakat untuk membentuk Pansus Jiwasraya. Namun ia menduga ada pihak yang meminta agar Gerindra mengubah sikapnya.
"Awalnya kan Pansus," tutur Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2). "(Tapi) mungkin ada permintaan karena kita kan bagian dari koalisi gitu. Ada permintaan kalau tidak salah seperti itu, sehingga akhirnya sikap kita berubah."
Kendati demikian Fadli enggan membocorkan siapa sosok yang sudah meminta Fraksi Gerindra untuk berubah sikap. Namun, menariknya, mantan Wakil Ketua DPR RI itu tak membantah ketika ada yang menduga Presiden Joko Widodo lah yang mengajukan permintaan tersebut.
"Ya enggak tahu permintaan dari siapa," ujar Fadli yang juga duduk sebagai Anggota Komisi I itu. "Enggak tahu juga saya, kayaknya begitu (Presiden Jokowi yang minta)."
Sebelumnya masalah pembentukan pansus ini juga membuat geger Indonesia. Pasalnya Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono menyebut bahwa pembentukan Pansus Jiwasraya bertujuan untuk "menyingkirkan" sejumlah pihak.
"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya 'geleng kepala'," kata SBY, Senin (27/1). "Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang 'dibidik dan harus jatuh dalam kasus Jiwasraya ini."
"Menteri BUMN yang lama, Rini Soemarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab," kata SBY. "Presiden Jokowi juga harus dikaitkan."
(wk/elva)
