Pemerintah mengaku sedang mengkaji wacana pemulangan WNI eks simpatisan ISIS, yang tentu langsung menuai perdebatan. Menko Polhukam Mahfud MD lantas angkat bicara soal isu tersebut.
- Elvariza Opita
- Senin, 10 Februari 2020 - 15:38 WIB
WowKeren - Baru-baru ini Indonesia dibuat heboh dengan wacana pemerintah untuk memulangkan eks simpatisan jaringan terorisme internasional Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Rencana ini jelas memantik perdebatan karena ISIS dikenal sebagai organisasi terorisme yang sudah menorehkan banyak "jejak berdarah".
Isu itu lantas ikut ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan pemerintah tak pernah berwacana untuk memulangkan WNI eks simpatisan ISIS.
Bahkan Mahfud mengklaim bahwa geger wacana pemulangan eks simpatisan ISIS ini hanyalah sekadar pengalihan isu belaka. Namun Mahfud tak memberikan informasi detail soal isu apa yang coba dialihkan dengan wacana ini.
"Tidak ada itu wacana untuk memulangkan. Ini sudah 2 minggu bergulir lagi, seakan-akan kami mau memulangkan sehingga itu menjadi berita besar," ujar Mahfud ketika dijumpai awak media di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (7/2). "Saya curiga ini untuk mengalihkan isu."
Menurutnya, isu ini bermula dari pernyataan seorang pejabat yang sejatinya salah. Pejabat itu pun sudah mengklarifikasinya, namun isu terlanjur tersebar dan menjadi heboh beberapa waktu belakangan.
Kendati demikian, Mahfud membenarkan bila pihaknya sedang membentuk alternatif aturan hukum untuk para WNI yang "membelot" itu. Saat ini pemerintah memang mengkaji peluang untuk memulangkan mereka, namun kecenderungan kebijakan lebih kearah sebaliknya karena dianggap berbahaya.
"Kita hanya membentuk tim apakah mau dipulangkan atau tidak," jelas Mahfud, dilansir dari Kompas, Senin (10/2). "Tetapi kecenderungannya kami ini tidak mau memulangkan."
Wacana pemulangan WNI eks simpatisan ISIS ini terus menuai tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya Ketua DPR RI Puan Maharani yang secara blak-blakan mengajak masyarakat Indonesia agar berpikir lebih cermat.
Dengan sedikit menohok, Puan pun mempertanyakan apakah 600 WNI itu masih mengakui Indonesia sebagai kewarganegaraannya atau tidak. "Jadi jangan terburu-buru. Kita lihat dulu seperti apa situasinya dan kondisinya di sana. Apalah mereka itu masih mengakui sebagai warga negara Indonesia?" katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).
(wk/elva)
