Jokowi Tolak WNI Eks ISIS, Stafsus: Sejalan Hukum Indonesia Lawan Paham Radikal
Instagram/jokowi
Nasional
Pro-Kontra Pemulangan WNI Eks ISIS

Jokowi secara pribadi menolak rencana pemulangan WNI yang bergabung dengan ISIS, stafsus lantas menjelaskan jika hal tersebut telah sejalan dengan hukum yang ada di Indonesia.

WowKeren - Rencana rencana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sempat bergabung dengan organisasi terorisme Internasional, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) terus menimbulkan pro dan kontra. Pasalnya, banyak masyarakat dibuat resah jika kepulangan WNI yang pernah bergabung dalam jaringan teroris tersebut dapat menimbulkan keonaran, bahkan menyebarkan paham radikalisme di Indonesia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menyatakan secara pribadi jika dirinya menolak rencana pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Jokowi pun menjelaskan jika pemerintah hingga saat ini masih menghitung untung ruginya terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS.


Staf Khusus (Stafsus) Jokowi, Dini Shanti Purwono lantas menjelaskan lebih lanjut mengenai penolakan presiden tersebut. Menurutnya, penolakan Jokowi tersebut telah sejalan dengan hukum Indonesia yang dengan menentang keras segala bentuk aksi terorisme dan paham-paham radikal.

"Untuk posisi pribadi Presiden jelas: menolak pemulangan," kata Dini Purwono saat dihubungi, seperti dilansir Detik pada Senin (10/2). "Dan ini sejalan dengan posisi hukum Indonesia yang menentang terorisme dan penyebaran paham radikal."

Dhini menjelaskan jika bergabungnya para WNI tersebut dengan ISIS hingga sempat membakar paspor kewarganegaraan mereka telah melanggar hukum di Indonesia dan dinilai tidak bisa mendapatkan ruang lagi di negara ini. Selain itu, Jokowi juga disebutkan tidak ingin membahayakan keselamatan rakyat Indonesia dengan memulangkan WNI eks ISIS tersebut.

"Hal-hal yang bertentangan dengan dasar negara dan UUD 45 tidak boleh diberikan ruang untuk kompromi," tegas Dhini. "Apalagi kalau hal tersebut dapat membahayakan keselamatan/nyawa WNI lainnya."

Meskipun Jokowi menolak, namun Dhini mengatakan jika rencana pemulangan WNI eks ISIS masih belum diputuskan. Keputusan akhir sendiri akan diambil setelah rapat terbatas dengan sejumlah kementerian yang terlibat. "Pernyataan resmi pemerintah akan disampaikan setelah proses ratas dengan kementerian/lembaga terkait," pungkas Dhini.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku secara pribadi tidak setuju dengan pemulangan WNI eks ISIS ke Tanah Air. "Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi masih dirataskan," ungkap Jokowi beberapa waktu lalu.

(wk/lian)

You can share this post!

Related Posts