Sindir Gubernur di Kalimantan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Jangan Merasa Kayak Presiden
Nasional

Hal ini disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi di Jakarta pada Rabu (19/2) hari ini.

WowKeren - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hambatan investasi yang ditemuinya di daerah. Hal ini disampaikan Bahlil dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah bagi Pemerataan Investasi di Jakarta pada Rabu (19/2) hari ini.

Awalnya, Bahlil menjelaskan bahwa BKPM telah mendapat Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Melalui Inpres tersebut, Presiden Joko Widodo mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM. Sedangkan untuk daerah, Bahlil menyebut kewenangan itu dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Ia lantas berterimakasih kepada Mendagri Tito Karnavian yang menyurati para kepala daerah untuk melimpahkan kewenangan perizinan tersebut kepada PMPTSP. Aksi Tito ini merupakan tindak lanjut dari Inpres yang diterima BKPM.

"Saya makasih juga ke Kemendagri karena Pak Mendagri terbuka sekali terkait tindak lanjut Inpres Nomor 7," jelas Bahlil. "Dengan Pak Mendagri menyurati gubernur, bupati, walikota untuk meminta agar seluruh izin yang ada pada dinas, bupati walikota dilimpahkan kepada PMPTSP."


Meski telah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tito atas bantuannya, Bahlil menyebut masih ada Gubernur di Kalimantan yang belum bersedia menyerahkan kewenangan perizinan tersebut. Bahlil pun mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada sang Presiden.

"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang nggak mau kasih, yaitu di Kalimantan dan saya sudah lapor ke Pak Presiden," tegas Bahlil. "Saya bilang Bapak Presiden kita harus tegakan aturan. Negara ini masih NKRI. Enggak boleh ada Gubernur lain yang merasa juga seperti Presiden di negara ini. Enggak boleh."

Pesan senada juga disampaikan Bahlil kepada kepala daerah lain seperti Bupati dan Walikota. Ia berharap agar pemerintah daerah dapat menyatukan arah kebijakan dengan pemerintah pusat.

"Begitu pun Bupati. Kita harus satu, imam kita satu, Presiden kita cuma satu namanya Joko Widodo," pungkas Bahlil. "Alhamdulillah Insyaallah dalam waktu ini kita akan clear-kan. Saya juga tahu Bupati, Walikota mana yang belum mau kasih izin-izinnya."

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait