Lembaga kajian politik Nagara Institute telah merilis hasil survei yang menunjukkan bahwa 99 dari 575 anggota legislatif terpapar dinasti politik dalam Pemilu 2019 kemarin.
- Bertilia Puteri
- Rabu, 19 Februari 2020 - 14:43 WIB
WowKeren - Hasil riset lembaga kajian politik Nagara Institute yang dirilis pada Senin (17/2) lalu menunjukkan bahwa 99 dari 575 anggota legislatif terpapar dinasti politik dalam Pemilu 2019 kemarin. Ini berarti para caleg yang terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik yang sudah ada, baik itu hubungan darah, pernikahan, ataupun gabungan keduanya.
Hasil riset tersebut lantas ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurut Mahfud, praktik dinasti politik merupakan urusan partai masing-masing dan bukan urusan pemerintah.
"Itu bukan urusan pemerintah, urusan partai sendiri. Kalau di Undang-Undang kan itu juga kewenangan masing-masing partai mencalonkan orang," jelas Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (19/2). "Jadi kalau ada (dinasti politik) problemnya di tingkat partai, bukan pemerintah dong."
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tak memiliki kewenangan terkait urusan partai. Terlebih urusan yang menyangkut pencalonan anggota legislatif.
Menurut Mahfud, setiap partai sudah punya perhitungannya masing-masing dalam mengusung seorang caleg. Sedangkan pemerintah juga memiliki kewenangan sendiri dalam menentukan aturan soal partai.
"Pasti pemerintah dengan porsinya sendiri ingin politik berjalan baik. Itu tugas pemerintah," tegas Mahfud. "Tapi kalau sudah candidacy, pencalonan, itu urusan partai. Bagaimana pemerintah mau ikut campur."
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faisal, menyatakan bahwa parpol yang paling terpapar dinasti politik pada Pemilu 2019 adalah Partai NasDem. Berdasarkan riset Nagara Institute, 20 dari 59 anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem periode 2019-2024 terpapar dinasti politik.
"Partai NasDem menempati peringkat teratas dalam persentase anggota legislatif yang terpapar dinasti politik," jelas Akbar. Posisi NasDem ini disusul oleh artai Golkar yang meloloskan 18 orang anggota dewan terpapar dinasti politik.
Menurut Akbar, praktik dinasti politik ini menunjukkan bahwa oligarki politik di Indonesia semakin menguat bila dibandingkan 2 Pemilu sebelumnya. "Pada Pileg 2009 ditemukan 27 kasus, kemudian pada Pileg 2014 ada 51 kasus. Fakta ini tentu menjadi catatan khusus bagi kualitas pemilu kita," pungkas Akbar.
(wk/Bert)
