Anggota Fraksi PAN DPR RI Ali Taher mengatakan bahwa pengusulan poin-poin dalam RUU Ketahanan Keluarga tak lepas dari tingginya angka perceraian di daerah-daerah di Indonesia.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 20 Februari 2020 - 17:36 WIB
WowKeren - DPR akhirnya angkat bicara mengenai usulan RUU Ketahanan Keluarga yang kini tengah ramai diperbincangkan. Anggota Fraksi PAN DPR RI Ali Taher menyatakan bahwa wajar jika ada pro dan kontra terhadap usulan tersebut.
Ali menegaskan bahwa pengusul memiliki alasan khusus mengapa mencetuskan poin-poin semacam itu dalam RUU Ketahanan. Menurutnya, hal itu tak lepas dari tingginya angka perceraian di daerah-daerah di Indonesia.
"Ya pro kontra wajar, realitas sosial kita sudah tau terjadi," kata Ali di Kompleks Parlemen, Rabu (19/2). "Tapi fakta sosial kita menunjukkan betapa rapuhnya kondisi objektif sekarang ini dalam dunia perkawinan. Kalau ini tingkat perceraian sekarang rata-rata kabupaten itu tidak kurang dari 150-300 per bulan, per bulan loh."
Oleh sebab itu, tingginya angka perceraian ini dikatakan Ali sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Sebab, perceraian sendiri akan memicu sederet persoalan, salah satunya terkait hak asuh anak. "Akibat perceraian itu menimbulkan persoalan hak asuh anak. Kemudian masa depan anak, masa depan keluarga dan ini memerlukan perhatian," ucap dia.
Salah satu penyebab tingginya angka perceraian juga tak lepas dari masalah ekonomi. Dengan banyaknya angka pengangguran, PHK, outsourcing berakibat akumulatif persoalan ekonomi keluarga. Sehingga Ali menilai bahwa kehadiran RUU Ketahanan Keluarga bisa menjadi solusi persoalan sosial yang dihadapi keluarga.
"Oleh karena itu, UU itu menjadi sangat penting bagi kita untuk dilanjutkan," tutur Ali. "Agar persoalan ketahanan keluarga ini bisa menjadi alternatif pemecahan masalah sosial yang dihadapi oleh keluarga."
Adapun pengusul RUU Ketahanan Keluarga yang sukses memicu pro dan kontra ini antara lain Ledia Hanifa (PKS), Netty Prasetyani (PKS), Endang Maria Astuti (Golkar), Sodik Mujahid (Gerindra), dan Ali Taher (PAN). Sejumlah poin dalam RUU Ketahanan Keluarga dinilai terlalu menjamah ranah privasi warga negara.
(wk/zodi)
