Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa pemerintah tidak seharusnya membuat usulan semacam itu karena terlalu mencampuri urusan individu.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 20 Februari 2020 - 18:45 WIB
WowKeren - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy tengah menjadi sorotan. Hal itu tak lepas dari usulannya kepada Kementerian Agama untuk menerbitkan fatwa terkait pernikahan lintas ekonomi.
Muhadjir mengusulkan agar orang kaya diwajibkan untuk menikahi si miskin. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira ikut menanggapi hal ini. Menurutnya, pernyataan tersebut sudah di luar konteks tugas pemerintah.
"Ini menurut saya sudah offside ya," kata Bhima dilansir Detik, Kamis (20/2). "Apa hak pemerintah mencampuri urusan personal begitu?"
Usulan semacam itu tidak serta merta menjamin bisa meningkatkan perekonomian orang yang miskin menjadi lebih kaya. Justru sebaliknya, usulan semacam ini akan berpotensi memicu permasalahan lainnya seperti meningkatnya jumlah perceraian lantaran perkawinan tidak didasarkan atas keinginan sendiri.
"Tidak menjamin orang kaya dipaksa nikah dengan orang miskin kemudian si miskin terangkat pendapatannya," lanjut Bhima. "Dalam jangka panjang, konflik sosial akibat perbedaan kelas justru bisa membuat tingkat perceraian semakin tinggi."
Alih-alih membuat wacana yang tidak masuk akal, pemerintah diminta lebih dulu memperbaiki aturan lainnya yang butuh untuk segera direvisi. Misalnya terkait masalah subsidi agar lebih tepat sasaran. Begitu juga dengan kebijakan mengenai BPJS Kesehatan.
"Daripada pemerintah wacana aneh-aneh coba diperbaiki dulu bansos (bantuan sosial), data BPJS kesehatan dan kebijakan subsidinya," tegas Bhima. "Program yang sudah ada saja belum beres kok mau mencampuri urusan personal individu."
(wk/zodi)
