Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Kementeriannya telah melakukan pemblokiran paspor terhadap WNI eks ISIS yang berusia dewasa.
- Bertilia Puteri
- Senin, 24 Februari 2020 - 23:51 WIB
WowKeren - Isu mengenai warga negara Indonesia (WNI) yang teridentifikasi pernah bergabung dengan ISIS sempat menjadi bahasan panas beberapa waktu lalu. Pemerintah sendiri telah menegaskan tidak akan memulangkan WNI eks ISIS ke Tanah Air.
Kekinian, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bahwa Kementeriannya telah melakukan pemblokiran paspor terhadap WNI eks ISIS. "Paspornya diblokir sehingga nanti tidak bisa masuk lagi ke Indonesia," tegas Mahfud di Gedung Kemenko Polhukam pada Senin (24/2) hari ini.
Mahfud pun menjelaskan bahwa pemblokiran paspor ini dilakukan pemerintah terhadap WNI eks ISIS yang telah berusia dewasa. Pemerintah disebut Mahfud tidak akan melakukan pemblokiran paspor terhadap WNI anak-anak di bawah 10 tahun yang telah teridentifikasi.
Terkait para WNI di bawah umur tersebut, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah akan memulangkan anak-anak di bawah umur 10 tahun serta yatim piatu ke Indonesia. Setelah itu, pemerintah akan melakukan upaya deradikalisasi terhadap mereka.
"Kita ke prinsipnya saja dulu lah bahwa anak-anak di bawah 10 tahun yang yatim piatu itu akan dipulangkan," jelas Mahfud. "Itu kebijakannya sudah resmi."
Untuk saat ini, pemerintah masih melakukan proses pendataan dan identifikasi terhadap anak-anak WNI tersebut. Mahfud sendiri masih belum bisa menjelaskan lebih lanjut soal teknis pemulangan mereka.
"(Pendataan) dilakukan oleh tim gabungan yang pimpinannya itu BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)," ujar Mahfud.
Di sisi lain, keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS ini rupanya juga menimbulkan polemik tersendiri di kalangan masyarakat. Di antaranya adalah munculnya kekhawatiran bahwa para WNI eks ISIS tersebut akan menempuh jalur ilegal demi bisa kembali ke Indonesia, salah satunya lewat Filipina.
Potensi ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Laksdya TNI Achmad Djamaludin. Namun demikian, Achmad mengaku Indonesia sudah mempersiapkan berbagai langkah antisipatif seperti dari polisi, BAIS TNI, dan BIN.
"Dari Kepolisian, BAIS TNI, BIN, itu juga sudah melakukan langkah antisipatif untuk melakukan itu," jelas Achmad ketika dijumpai di sela-sela acara pelatihan ESQ Sekjen DKN di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (13/2). "Larinya kan akan paling banyak ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Filipina. Itu jalurnya paling banyak ke sana."
(wk/Bert)
