Indonesia telah tercoret dari daftar negara berkembang dan naik level menjadi negara maju bersama dengan negara Tiongkok, Brasil, India dan Afrika Selatan. Terkait perubahan status ini rupanya turut disorot oleh Menkeu Sri Mulyani.
- Nidya Putri
- Selasa, 25 Februari 2020 - 10:10 WIB
WowKeren - Indonesia telah dicoret dari daftar negara berkembang oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR). Hal ini membuat Indonesia naik satu level sehingga bisa meraih predikat sebagai negara maju.
Sayangnya, predikat tersebut tak membuat sejumlah pihak senang. Tak hanya itu, kenaikan status Indonesia ini juga menjadi sorotan, salah satunya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Meski begitu, Sri Mulyani hanya memberikan respon yang santai terkait perubahan status Indonesia sebagai negara maju ini. Menurutnya, status tersebut hanya berpengaruh kepada tambahan bea masuk yang dikenakan untuk mengimbangi efek dari subsidi yang diberikan oleh negara untuk eksportir (Countervailing Duty/CVDs).
Namun, CVDs sendiri tidak memiliki dampak yang terlalu besar terhadap perdagangan Indonesia lantaran tidak banyak komoditas yang menikmati fasilitas tersebut. "Sebenarnya kalau dilihat dari pengumuman itu lebih ke Countervailing Duty," ungkap Sri Mulyani di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (24/2).
"Jadi skopnya itu sangat spesifik untuk CVDs dan CVDs selama ini di Indonesia hanya sekitar 5 komoditas yang menikmati itu," lanjutnya. "Jadi sebetulnya nggak terlalu besar sekali pengaruhnya kepada perdagangan kita."
Selain itu, tak ada pengaruh lain yang Indonesia dapatkan usai menjadi negara maju. Termasuk isu akan kehilangan fasilitas Generalize System of Preference (GSP) atau keringanan bea masuk impor barang ke Amerika Serikat (AS).
"CVDs ini berbeda dengan GSP. Jadi nggak ada hubunganya dengan berbagai hal yang lain," terang Sri Mulyani. "GSP kan masih belum ditetapkan, jadi kita juga akan tetap melakukan upaya terbaik untuk bisa mendapatkan GSP itu."
Untuk itu, Mantan Pelaksana Bank Dunia itu ingin agar Indonesia meningkatkan daya saing mulai dari produktivitas, hingga konektivitas. Dengan begitu, bisa menciptakan biaya produksi agar lebih efisien.
"Indonesia kan selama ini memang sudah masuk sebagai negara berpendapatan menengah. Jadi kita memang harus terus meningkatkan competitiveness kita saja kalau dari sisi itu," tutupnya. "Kan yang selama ini menjadi pusat perhatian dari presiden produktivitas, competitiveness, connectivity, itu semuanya yang akan menciptakan cost of production yang lebih efisien."
(wk/nidy)
