Sandiaga Soal Omnibus Law: Jangan Sampai Jadi Stempel untuk Rusak Lingkungan
Instagram/sandiuno
Nasional
Pro-Kontra RUU Omnibus Law

Sandiaga Uno berharap agar Omnibus Law yang segera diterbitkan pemerintah bisa membantu untuk menciptakan lapangan kerja dan memperhatikan kesejahteraan kaum pekerja.

WowKeren - Sandiaga Uno ikut buka suara menanggapi Omnibus Law. Ia berharap agar Omnibus Law bisa segera diselesaikan oleh pemerintah.

"Saya berharap Omnibus Law ini segera bisa diselesaikan pembahasannya," kata Sandi di Magelang, Senin (24/2). "Dan dijadikan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi kita."


Ia berharap agar Omnibus Law yang segera diterbitkan pemerintah bisa membantu untuk menciptakan lapangan kerja. Ia mengingatkan agar Omnibus Law tetap memperhatikan kesejahteraan kaum pekerja dan juga kualitas sumber daya manusia.

"Karena diharapkan dengan Omnibus Law ini kita menciptakan lapangan pekerjaan, bisa memberdayakan UMKM," lanjut sandi. "Namun ada beberapa hal-hal penting yang rambu-rambu jangan sampai kita langgar yaitu kesejahteraan kaum pekerja. Kita juga peningkatan SDM."

Sementara itu terkait lingkungan, ia meminta agar Omnibus Law justru tak dijadikan sebagai stempel untuk melegalkan tindakan yang justru akan membahayakan kelestarian lingkungan. Justru dengan adanya Omnibus Law, daya saing Indonesia bisa lebih ditingkatkan.

"Isu lingkungan hidup, jangan sampai Omnibus Law ini dijadikan stempel untuk kita melakukan perusakan lingkungan hidup," ujar mantan Wakil Gubernur DKI tersebut. "Jadi Omnibus Law ini harus tetap menjaga rambu-rambu keberlanjutan dan peningkatan daya saing bangsa kita."

Penyusunan draf Omnibus Law tak lepas dari sorotan, terutama ketika Menko Polhukam Mahfud MD menyebut adanya kemungkinan salah ketik dalam pasal tertentu. Pada pasal 170 draf Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa peraturan pemerintah (PP) bisa mengubah ketentuan dalam undang-undang.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menegaskan bahwa tidak mungkin PP dapat mengubah ketentuan Undang-Undang. Oleh sebab itu, baik pemerintah maupun DPR masih sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran terkait pembahasan draf Omnibus Law RUU Ciptaker.

"Ya enggak mungkin (PP bisa ubah undang-undang). Kita pemerintah bersama DPR selalu terbuka. Ini masih baru awal," kata Jokowi di Jakarta, Kamis (20/2). "Mungkin masih tiga, empat, lima bulan baru selesai. Ya kan?"

(wk/zodi)

You can share this post!

Related Posts