Antisipasi Ricuh Pilkada, Bawaslu Gandeng Tokoh Agama
Nasional

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa menggandeng tokoh agama itu salah satu cara dan tindak lanjut dari indeks kerawanan Pemilu (IKP) menjelang Pilkada.

WowKeren - Tahun ini Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan digelar September. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berupaya untuk melakukan antisipasi terhadap kerawanan konflik dan masalah saat gelaran kontestasi pemimpin daerah tersebut.

Upaya itu dilakukan dengan menggandeng tokoh agama dan juga masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, saat peluncuran IKP Pilkada 2020 serentak di Hotel Red Top Pecenongan Jakarta, Selasa (25/2).

"Menggandeng tokoh agama itu salah satu cara dan tindak lanjut dari indeks kerawanan pemilu (IKP) kami menjelang Pilkada," kata Afif. "Jadi setelah IKP kami luncurkan, semua pihak bergandengan tangan, mengantisipasi agar kerawanan tidak terjadi dalam Pilkada 2020."

Ia kemudian menceritakan pengalamannya sebagai penyelenggara Pemilu. Ia pernah dicurigai mengatur konten ceramah khotbah lantaran menyisipkan materi-materi pencegahan pelanggaran pemilu bersama tokoh-tokoh agama Islam.


Kala itu, Bawaslu memang memilih pendekatan agama dalam melakukan sosialisasi terkait pencegahan pelanggaran Pilkada serentak. Adapun salah satu indikasinya adalah meningkatnya penyebaran ujaran kebencian lewat isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

"Begitu kami melakukan kebijakan untuk menggandeng semua tokoh agama, membuat materi khotbah berwawasan pengawasan," jelas Afif. "Kemudian ada pihak-pihak yang mencurigai kami mengatur khutbah."

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Bawaslu untuk meredam ketegangan tersebut adalah dengan mengunjungi Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kala itu, Ma'ruf masih menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ia menjelaskan pentingnya peran para tokoh agama dalam mengantisipasi potensi pelanggaran. "Kami jelaskan pentingnya tokoh agama dalam mengantisipasi potensi pelanggaran dan saat itu terjelaskan. Dan di forum tersebut akhirnya semua mengetahui bahwa IKP adalah salah satu cara kami mengantisipasi kerawanan menjelang Pilkada 2018," jelas Afif.

Sementara itu untuk pilkada tahun ini, Ma'ruf meminta agar masyarakat menjauhi segala bentuk praktik politik uang yang biasa marak terjadi untuk mempengaruhi pemilih. "Jangan sampai pemilu ini dicederai dengan seperti yang tadi dijelaskan, adanya money politic," ujar Ma'ruf di Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait