Nekat Gelar Aksi Walau Dilarang Anies Baswedan, Ini Alasan FPI
Nasional

FPI dan beberapa ormas Islam berencana untuk kembali menggelar aksi demonstrasi pada Jumat (6/2). Agenda itu diadakan demi memprotes tindak kekerasan yang dialami umat Muslim India beberapa waktu lalu.

WowKeren - Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengurangi peluang penyebaran virus Corona. Salah satunya dilakukan lewat imbauan agar masyarakat mengurangi aktivitas perkumpulan yang melibatkan banyak orang.

Salah satu yang ikut mengimbau demikian adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Langkah ini ia ambil pasca Presiden Joko Widodo mengumumkan keberadaan 2 WNI dari Depok, Jawa Barat yang positif terjangkit COVID-19.


Namun rupanya imbauan Anies ini tak diindahkan oleh Front Pembela Islam (FPI) dan sejumlah ormas Islam lainnya. Sekretaris Umum FPI, Munarman, bahkan menegaskan pihaknya akan tetap mengadakan aksi massa.

Untuk diketahui, FPI dan sejumlah ormas Islam lain berencana untuk mengadakan aksi massa di depan Kedutaan Besar India di Jakarta pada Jumat (6/3) esok. Aksi ini digelar demi menuntut ketegasan pemerintah India atas tindakan kekerasan yang diterima umat muslim negara tersebut.

Lebih lanjut, Munarman pun menegaskan bahwa aksi massa ini merupakan bentuk solidaritas atas penderitaan yang dirasakan umat muslim India. Ia pun menegaskan pihaknya tidak sedang menentang imbauan Anies. "Ini demo ke Kedubes India, bukan acara kumpul-kumpul," kata Munarman, dilansir Tagar pada Rabu (4/3).

Demonstrasi ini sendiri direncanakan oleh FPI bersama Persaudaraan Alumni 212 dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama. Namun sampai sekarang Munarman tak bisa memastikan berapa banyak jumlah massa yang akan ikut dalam aksi tersebut.

"Berapa saja yang siap. Jangan banyak (berspekulasi), yang belum kejadian jangan dikhayal," terangnya.

Sebelumnya Anies sudah menegaskan larangan terkait kegiatan kumpul massa di Ibu Kota. Tak hanya kegiatan yang baru mengajukan izin, kegiatan yang sudah terlanjur mengantongi restu dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun akan di-review kembali.

"Pemprov DKI tidak akan mengeluarkan perizinan baru untuk kegiatan perkumpulan orang dalam jumlah yang besar," tutur Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/2). "Dan yang sudah telanjur keluar izinnya, akan di-review kembali."

(wk/elva)

You can share this post!

Related Posts